JAKARTA - Pejabat keamanan senior Taiwan mengatakan, negara itu saat ini tidak punya "daftar konkret" berisi kesepakatan senjata baru untuk diajukan ke pemerintah baru Amerika Serikat yang akan dipimpin oleh Donald Trump, tetapi siap membahas cara meningkatkan pertahanan negara itu.
Taiwan yang diperintah secara demokratis, yang diklaim oleh Tiongkok, mungkin akan melakukan kesepakatan senjata baru yang besar di awal Pemerintahan AS berikutnya, untuk menunjukkan mereka menganggap serius komentar Presiden terpilih Donald Trump, Taiwan harus membayar uang "perlindungan", kata sejumlah pihak yang mengetahui pemikiran pemerintah kepada Reuters, seperti dikutip 14 November.
"Saat ini kami tidak punya daftar konkret seperti itu, tetapi kami menyambut saran dari semua pihak, dengan hal terpenting adalah bagaimana meningkatkan kapasitas pertahanan diri," kata seorang pejabat keamanan senior Taiwan kepada wartawan di Taipei, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya agar dapat berbicara lebih jujur.
"Taiwan sangat bersedia untuk berdiskusi lebih lanjut dengan semua mitra yang sepemikiran, terutama AS, tentang cara untuk terus memperkuat kapasitas pertahanan Taiwan," kata pejabat tersebut.
Semetara itu, Financial Times melaporkan minggu ini, Pemerintah di Taipei sedang mempertimbangkan untuk membeli paket besar senjata dari AS untuk menunjukkan komitmennya terhadap pertahanan pulau itu.
Taiwan, yang pemerintahnya menolak klaim kedaulatan Tiongkok, telah menghadapi tekanan militer berulang kali dari Beijing, termasuk babak baru bulan lalu dalam serangkaian latihan perang.
Pemasok senjata terbesar Taipei adalah Washington. Negara itu memiliki pesanan tertunda senilai sekitar 20 miliar dolar AS dan bulan lalu mengumumkan pesanan hampir 2 miliar dolar AS untuk sistem rudal.
Tiongkok menentang penjualan tersebut, yang mencakup sistem radar dan rudal, dan telah mendesak AS untuk "segera menghentikan persenjataan Taiwan".
Total pengeluaran pertahanan Taiwan sendiri telah melonjak hingga sekitar 80 persen hingga saat ini, sejak Partai Progresif Demokratik yang berkuasa mulai menjabat pada tahun 2016, kata pejabat itu.
"Komitmen kami untuk membela diri hanya akan semakin kuat, bukan semakin lemah," kata pejabat itu.
Pemerintah Taiwan secara rutin mengadakan diskusi dengan pihak-pihak utama AS serta lembaga pemikir, mengenai apakah perangkat keras dan perangkat lunak militer pulau itu saat ini cukup efektif untuk melawan serangan Tiongkok, kata seorang pejabat keamanan Taiwan lainnya dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah tersebut.
BACA JUGA:
Diskusi tersebut mencakup apakah Taiwan harus meningkatkan jumlah armada pesawat nirawaknya yang mampu menyerang aset militer Tiongkok yang bernilai tinggi, kata pejabat tersebut.
"Tinjauan semacam itu adalah hal yang biasa," kata pejabat tersebut, seraya menambahkan Taiwan belum memulai putaran baru perundingan senjata dengan AS.
"Ada banyak diskusi dan rekomendasi. Kami menyambut segala hal yang bermanfaat untuk meningkatkan pertahanan Taiwan," tambahnya.