DENPASAR - Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menekankan sinergi semua pihak dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem yang masih ada di Pulau Dewata meski secara nasional termasuk yang paling rendah di tanah air.
“Walau pun terendah nasional, bagi kami itu tidak adil. Bali tempat orang healing, bersenang-senang tapi masih ada kemiskinan apalagi ekstrem,” katanya, Rabu, 13 November.
Ia mengharapkan semua pihak mulai dari pemerintah hingga pengusaha dan pihak swasta meningkatkan kerja sama atau ngrombo (sesuai kearifan lokal Bali) dalam upaya membantu meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang beruntung tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Bali dari hasil Sensus Penduduk pada 2020 mencapai 4,32 juta jiwa.
BPS Bali mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 4 persen atau 184,43 ribu orang atau turun 0,25 persen dibandingkan Maret 2023 sebesar 4,25 persen.
Jumlah itu lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 9,03 persen.
Ada pun BPS melakukan pengukuran tingkat kemiskinan penduduk dua kali dalam satu tahun yakni pada Maret dan September.
Penjabat Gubernur Bali dilansir ANTARA mengatakan, untuk tingkat kemiskinan ekstrem di Bali pada 2023 mencapai 0,19 persen atau sekitar 4.300 kepala keluarga, yang angkanya turun dibandingkan 2022 sebesar 0,54 persen.
Dari sembilan kabupaten/kota, hanya Kabupaten Badung, Buleleng dan Kota Denpasar yang tidak memiliki penduduk miskin ekstrem berbasis keluarga itu.
Angka itu juga lebih baik dibandingkan rata-rata nasional pada 2023 mencapai 1,12 persen.
“Saya ketika datang untuk (melaksanakan) bedah rumah ngrombo (kerja sama), saya juga kaget masih ada saudara kita yang rumahnya lantai tanah, dinding gedek, atap seng yang kalau hujan itu bocor, dan tidur pakai dipan dengan alas tikar, itu di Bali tidak adil,” katanya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
