Bagikan:

JAKARTA - Susunan pimpinan Komisi XII DPR yang membidangi urusan energi, lingkungan hidup dan investasi hingga hari ini belum juga ditetapkan. Hal itu menimbulkan spekulasi bahwa ada semacam 'boikot' di komisi tersebut.

Pasalnya, calon ketua Komisi XII DPR berasal dari Golkar. Pada saat bersamaan, akan bermitra dengan salah satu kementerian yang dinahkodai Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

Merespons dugaan tersebut, Sekjen Partai Golkar Sarmuji membantah jika penetapan Bambang Pati Jaya lantaran terganjal Bahlil. Sebab menurutnya, penetapan Hetifah Sjaifudian sebagai Ketua Komisi X DPR berjalan dengan lancar meski bermitra dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang dipimpin menteri dari Golkar, Dito Ariotedjo.

"Nggak ada hubungannya itu. Itu komisi X juga salah satu menterinya Golkar (Dito Ariotedjo) ketua Komisinya Golkar. Kan Menporanya Golkar," tegas Sarmuji saat dihubungi wartawan, Kamis, 24 Oktober.

Sedianya, pimpinan DPR telah menetapkan jabatan ketua dan empat wakil ketua Komisi XII pada Rabu, 23 Oktober, kemarin bersamaan dengan penetapan pimpinan Komisi XIII.

Namun, penetapan yang dijadwalkan pukul 11.30 WIB itu batal dilakukan oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadie lantaran kehadiran anggota Komisi XIII belum kuorum. Dari 8 fraksi, disebutkan hanya Fraksi Golkar yang hadir di ruang rapat.

Sarmuji kembali menegaskan, bahwa tidak ada hal-hal yang mengganggu penetapan Bambang sebagai Ketua Komisi XII selain belum adanya kuorum.

"Nggak ada apa-apa, Karena belum kuorum aja kemarin. Saya nggak tau persis. Kemarin kan belum kuorum, mungkin akan diundang lagi kayaknya," katanya.

"Itu (Komisi XII) belum kuorum aja. Nanti kalau sudah ada kemungkinan kuorum nanti dilanjutkan. Saya belum memantau di Komisi XII," sambung Sarmuji.

Menurut informasi, posisi Ketua Komisi XII DPR akan diisi oleh anggota Fraksi Golkar, Bambang Pati Jaya bersama empat wakil ketua. Yakni, Dony Maryadi Oekon (PDIP, Bambang Haryadi (Gerindra), Putri Zulkifli Hasan (PAN) dan satu wakil ketua belum ditentukan.

Adapun mitra Komisi XIII DPR antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).