Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun, Komisi XII DPR Bakal Pertimbangkan

JAKARTA - Komisi XIII DPR menyoroti usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai agar anggaran kementeriannya dinaikkan dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun.

Sebagai mitra kerja, Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya mengatakan pihaknya akan mendalami permintaan Menteri HAM dalam rapat kerja yang diagendakan pada Senin, 28 Oktober, pekan depan. 

"Karena ini kementerian masih baru, prioritas apa yang harus dipertimbangkan dulu di Kementerian baru ini? Apakah masalah SDM-nya, masalah sistemnya, organisasi atau apa begitu. Biar ini dana yang ada sekarang efektif-efisien begitu,” ujar Willy, Rabu, 23 Oktober. 

Sementara ini, lanjut Willy, untuk anggaran Kementerian HAM tahun depan sudah diketuk dalam APBN 2025. Sehingga perlu ada pengajuan pada rancangan APBN 2026. 

"Kalau sementara ini, tentu anggaran itu presiden sendiri ya, kita akan lihat nanti, terus baru secara mekanisme ke Banggar, toh belum ada juga APBNP ya, artinya kan kita sama-sama tahu ini bergerak dengan anggaran yang sudah kita ketok," katanya. 

Politikus NasDem itu memahami, Natalius Pigai yang kini dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri HAM punya pertimbangan sendiri untuk meminta tambahan anggaran. Namun, kata Willy, DPR perlu melihat hal-hal mendesak yang memerlukan tambahan anggaran hingga puluhan triliun. 

"Tentu Natalius punya pertimbangan, punya referensi sendiri, kita tunggulah nanti apa, kami juga belum bisa merespon apa-apa, karena Rp20 triliun itu konsiderannya apa saja, apa yang akan didalami, apa-apa saja yang mau beliau kerjakan. Tentu kita harus lihat," jelas Willy. 

"Tapi setidaknya dengan dibentuknya kementerian HAM, teman-teman semua, HAM menjadi spirit dari proses kita bernegara, itu yang paling penting," tambah eks Wakil Ketua Baleg DPR itu. 

Willy menilai, penambahan anggaran dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun memang layak jika diperuntukkan untuk hak-hak dasar manusia. Seperti mendapatkan makan bergizi, mendapatkan perumahan, dan hal-hal fundamental terkait kemanusiaan lainnya. 

"Maka kita lihat overlapping-nya akan seperti apa. Kalau kami melihat, yang paling penting adalah proses institutionalisasi. Apa yang menjadi domain kementerian, apa yang menjadi domain dari Komnas HAM. Kita ada Komnas, Pak. Teman-teman jangan lupa itu. Itu spiritnya sudah lama sekali. Lalu apa yang menjadi domain dari Kementerian Hak Asasi Manusia ini? Apa yang menjadi domain dari Komnas HAM?," jelasny. 

"Jadi bisa nanti hari Senin akan kita cermati itu, biar kemudian masing-masing bisa optimal dan tidak tumpang tindih satu dan lain," imbuh Willy. 

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta anggaran kementeriannya dirombak, dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. Dengan begitu, menurutnya, pembangunan HAM bisa maksimal sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.

Pigai mengatakan, pembangunan HAM meliputi fisik dan non fisik. Karena itu tidak bisa diberikan anggaran kecil.

"Kenapa presiden mau bikin kementerian HAM. Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran. Rombak itu, dari 20 triliun cuma 40 miliar nggak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sekian dan terima kasih," ujar Pigai dalam pidato penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober.