Ketua DPD RI Dorong Pemerintahan Indonesia Melalui Prabowo Subianto ke Level Global

JAKARTA - Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto, calon presiden terpilih pada Pemilu 2024, yang akan menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Ia berharap kepemimpinan Prabowo mampu membawa Indonesia semakin berperan di kancah global.

Menurut Sultan, Indonesia saat ini sudah memiliki pondasi kuat berupa persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan modal tersebut, ia optimistis Prabowo bisa melanjutkan dan memperkuat warisan Presiden Joko Widodo, guna menjadikan Indonesia lebih besar dan berpengaruh di dunia internasional.

“Kami akan mendorong Bapak Prabowo untuk lebih aktif di panggung global, sehingga Indonesia menjadi negara yang dihormati dan memiliki posisi tawar yang tinggi,” ujar Sultan di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dikutip Antara.

Ia menambahkan, selama 10 tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah meninggalkan jejak sejarah penting, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Presiden ke-7 RI itu, lanjut Sultan, telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi kemajuan bangsa.

“Kita semua bisa melihat perkembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, dan berbagai fasilitas lainnya. Saya yakin Pak Prabowo akan meneruskan dan mengembangkan pencapaian yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi,” kata Sultan.

Pada Minggu ini, proses pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 digelar di Jakarta. Momen tersebut menandai puncak dari perjalanan demokrasi Indonesia dan menjadi perhatian dunia internasional.

Sultan juga menjelaskan bahwa setelah resmi dilantik, Prabowo akan memiliki hak prerogatif untuk menentukan susunan kabinetnya. Rencananya, pengumuman nama-nama menteri dan pejabat tinggi lainnya akan dilakukan pada malam hari setelah pelantikan.

“Dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di bawah kendali presiden,” tegasnya.

Acara pengucapan sumpah jabatan akan berlangsung dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, dan dihadiri oleh 732 anggota MPR RI. Para tokoh nasional, pimpinan partai politik, serta perwakilan negara-negara sahabat turut hadir dalam prosesi tersebut.