Wapres Minta Moratorium Pembukaan Prodi Perguruan Tinggi Ditinjau Ulang

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meninjau ulang kebijakan moratorium pembukaan program studi (prodi) di perguruan tinggi.

Wapres mengatakan masyarakat harus diberikan kesempatan yang lebih luas dalam mengakses pendidikan tinggi, terutama pada prodi yang dibutuhkan.

“Kalau ada prodi-prodi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, saya berharap bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan moratorium, supaya dibuka, supaya semua memperoleh kesempatan yang sama, sehingga tidak ada lagi yang terhalang, terkendala,” katanya dilansir ANTARA, Rabu, 16 Oktober.

Aturan moratorium yang tengah diberlakukan, kata Ma'ruf, jangan sampai menghambat akses masyarakat terhadap program studi yang relevan dan memiliki peluang manfaat yang besar di era sekarang.

“Kalau bahasa pesantrennya jangan ada yang terhijab, oleh karena aturan-aturan menjadi hijab, sehingga orang tidak bisa memperoleh sesuatu yang sebenarnya akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, masalah moratorium pembukaan prodi sempat dikeluhkan oleh Ketua Pembina Yayasan Darul Ma’arif, Dedi Wahidi saat menyampaikan laporan pada acara peresmian.

Dedi mengatakan kuliah pada prodi yang tidak diminati dapat menyebabkan mahasiswa menjadi frustasi. Untuk itu, ia meminta agar moratorium pembukaan prodi yang banyak diminati mahasiswa dicabut.

“Selanjutnya, moratorium perguruan tinggi dan prodi-prodi unggulan yang banyak diminati mahasiswa perlu segera dicabut, agar tidak menghambat laju percepatan upaya mencerdaskan bangsa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Pada saat yang sama, perguruan tinggi yang sudah tidak ada aktivitasnya mohon segera ditertibkan,” katanya.

Dedi menjelaskan banyak prodi unggulan yang saat ini dimoratorium seperti ekonomi, hukum, dan sosial politik.

“Pokoknya yang diminati oleh banyak calon mahasiswa itu masih dimoratorium. Mohon ditulis, supaya segera ditinjau kembali untuk melakukan percepatan pertumbuhan kualitas bangsa Indonesia ini,” ujarnya.