Jakarta Gagal Juara Umum di PON, Rano Karno Berharap GBK Dikelola Pemprov DKI Pasca-IKN 

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyoroti gagalnya DKI Jakarta menyabet posisi juara umum di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut.

Rano Karno menegaskan, seharusnya Jakarta berpotensi meraih medali emas terbanyak di PON karena memiliki atlet yang cukup banyak serta fasilitas atau sarana olahraga yang bisa menunjang kebutuhan atlet dalam berlatih.

"Kemarin harus jadi evaluasi kita. Jakarta nomor 2 di PON. Kalah sama Jabar. Apa kurangnya Jakarta? Fasilitas ada, atlet ada, kok bisa kalah? Ada sesuatu yang enggak bener," kata Rano dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Oktober.

Ditegaskan Rano, terdapat sarana olahraga yang bisa menjadi tempat berlatih atlet Jakarta dengan fasilitas cukup lengkap, yakni Gelora Bung Karno (GBK) yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Namun, aset GBK dimiliki Kementerian Sekretariat Negara (Kemesetneg). Sehingga, Pemprov DKI tak bisa menggunakan GBK sebagai tempat berlatih para atlet Jakarta untuk kejuaraan.

Padahal, menurut Rano, lebih baik venue olahraga di GBK dimanfaatkan para atlet untuk melatih kemampuan mereka.

"Apa GBK bisa digunakan untuk atlet kita (berlatih)? Tidak. Dulu, PTMSI main pingpong di situ, tinju berlatih di situ, kantor-kantor organisasi keolahragaan di situ. Sekarang, siapa yang bisa tanggung jawab ruangan itu? Jadi, mereka lebih senang kosong daripada berisi," ucap Rano.

Karenanya, Rano berharap Kemensetneg bersedia untuk menyerahkan kepada Pemprov DKI untuk mengelola GBK agar perizinan penggunaan fasilitas olahraga untuk para atlet bisa dimudahkan.

"Jadi, mudah-mudahan kalau pemerintah pindah ke IKN, GBK yang pegang (kelola) Pemda DKI. Artinya, pengelolaan GBK bisa kepada pemda DKI. Sekarang kan pegang Setneg, Setneg (nanti) pindah (ke IKN), hayo, GBK siapa yang pegang?" urai Rano.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Bang Doel ini menegaskan tidak meminta Kemensetneg untuk menyerahkan aset GBK kepada Pemprov DKI. Rano mengaku hanya menaruh harap.

"Bukan meminta, bukan. GBK dipegang Setneg, nanti kan kalau pindah ke IKN, Setneg pindah juga. Lalu pengelolaan GBK gimana? Mungkin saja yang kelola Pemprov DKI. Mungkin begitu," imbuhnya.