JAKARTA - Anggota Pansus Haji DPR, Wisnu Wijaya merespons hasil survei indeks kepuasan haji 2024 oleh BPS yang dinilai sangat memuaskan. Wisnu mengatakan, Pansus Haji DPR menghormati hasil survei tersebut namun akan tetap melanjutkan investigasi terkait dugaan penyimpangan penyelenggaraan haji 2024.
“Kami mengapresiasi dalam konteks, pihak yang menaruh perhatian terhadap usaha perbaikan layanan haji ke depan ternyata bukan hanya DPR, tetapi juga instansi pemerintah lain seperti BPS. Ke depan, akan sangat baik bila Timwas DPR juga dapat dilibatkan sebagai responden," ujar Wisnu di Jakarta, Senin, 23 September.
Wisnu pun menegaskan pansus angket haji DPR tetap berfokus menyelidiki dugaan penyimpangan kuota haji tambahan oleh Kementerian Agama, meski BPS menyebut kepuasaan haji 2024 cukup tinggi.
“Penyelidikan pansus tetap berjalan, bahkan hampir tiba pada kesimpulan,” tegas Wisnu.
Disisi lain, Jubir pansus angket haji DPR dari Fraksi PKS ini menyayangkan respons Menag yang tidak mengindahkan itikad baik pansus angket haji DPR untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penyimpangan kuota haji.
“Secara prinsip, pansus mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga kesempatan yang diberikan oleh pansus seharusnya bisa digunakan dengan baik oleh Menag untuk meluruskan berbagai dugaan penyimpangan terkait pengalihan kuota haji tambahan, bila memang yang bersangkutan berkeyakinan demikian,” jelasnya.
BACA JUGA:
Terkait dengan apa yang akan didalami pansus dari Menteri Agama, Wisnu mengatakan pihaknya ingin mengonfirmasi siapa yang bertanggung jawab atas pengalihan kuota tersebut.
“Kami ingin mengkonfirmasi siapa pihak yang berinisiatif membagi kuota tambahan menjadi 50:50 itu. Apakah itu atas inisiatif pribadi Menag, atas sepengetahuan Menag tetapi inisiatifnya dilakukan oleh bawahannya, atau dilakukan oleh bawahan Menag di luar sepengetahuan Menag. Poin-poin ini yang hendak kita eksplorasi,” tandas anggota Komisi VIII DPR itu.