JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono menilai kolaborasi TNI dan Polri dalam usaha negosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) berhasil membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens.
“Ini merupakan buah kesabaran aparat dalam melakukan negosiasi yang panjang untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan," kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Ia pun mengapresiasi keberhasilan langkah kolaboratif yang ditempuh TNI-Polri bersama pemerintah dan tokoh adat serta agama setempat dalam upaya pembebasan pilot Philip.
Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa proses negosiasi yang dilakukan Satgas Operasi Damai Cartenz TNI-Polri berlangsung sangat panjang dan dikawal dari waktu ke waktu.
BACA JUGA:
"Proses negosiasi yang sangat panjang ini dilakukan oleh satgas dari TNI-Polri yang terus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari memantau perkembangan di wilayah Nduga. Dan kita bersyukur apa yang diinginkan di lapangan bisa berjalan dengan baik," kata Hadi dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (21/9).
Hadi menyampaikan proses negosiasi dalam upaya pembebasan pilot asal Selandia Baru tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari tokoh masyarakat hingga gereja.
Diketahui, Pilot Philip Mark Mehrtens disandera KKB yang dipimpin oleh Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023 lalu. Philip diculik KKB usai pesawat milik maskapai Susi Air yang dipilotinya dibakar di Lapangan Terbang Paro, Nduga, Papua Pegunungan.
Mehrtens dibebaskan pada Sabtu (21/9) dan dijemput oleh tim Satgas Operasi Damai Cartenz di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga.
Kemudian, Satgas menerbangkan Mehrtens ke Timika untuk proses cek kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, Mehrtens diterbangkan dari Timika menuju ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang milik TNI AU.
Setibanya di Jakarta, Mehrtens telah diserahkan oleh Pemerintah RI yang diwakili oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto kepada Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Burnett yang mewakili pemerintah negaranya.