Pengadilan Taiwan Akhirnya Tetapkan Hukuman Mati Konstitusional tetapi dengan Pengawasan Paling Ketat

JAKARTA - Mahkamah konstitusi Taiwan memutuskan bahwa hukuman mati adalah konstitusional tetapi hanya untuk kejahatan paling serius dengan pengawasan hukum yang paling ketat. 

Putusan ini dikeluarkan setelah mempertimbangkan petisi yang diajukan oleh 37 orang yang dijatuhi hukuman mati.

Terlepas dari reputasi Taiwan sebagai negara demokrasi paling liberal di Asia, hukuman mati tetap populer menurut jajak pendapat, meskipun dalam beberapa tahun terakhir jarang dilakukan dan kejahatan dengan kekerasan relatif rendah.

Pengadilan, yang mulai mendengarkan kasus tersebut pada bulan April, memutuskan bahwa meskipun hak untuk hidup harus dilindungi, perlindungan semacam itu "tidak mutlak," kata hakim Hsu Tzong-li dikutip dari Reuters, Jumat, 20 September. 

Kelompok-kelompok hak asasi manusia di Taiwan, yang berada di bawah darurat militer hingga 1987, mengatakan meskipun ada beberapa hal positif dalam putusan tersebut, Taiwan perlu mengakhiri semua eksekusi.

"Kapan Taiwan akhirnya akan menghapus hukuman mati? Jalan ke depan akan semakin sulit," kata Aliansi Taiwan untuk Mengakhiri Hukuman Mati, yang mendukung kasus tersebut.

Namun, kantor kepresidenan mengatakan keputusan itu merupakan tonggak penting dalam sistem peradilan Taiwan.

"Presiden memahami bahwa ada banyak suara di masyarakat Taiwan, dan berharap semua orang akan terus berdialog dan berkomunikasi dengan sikap pengertian, toleransi, dan rasa hormat," katanya.

Partai oposisi terbesar Taiwan, Kuomintang, menyatakan penyesalannya, dengan mengatakan pengadilan pada dasarnya berusaha menghapus hukuman mati dan bertentangan dengan perasaan sebagian besar penduduk pulau itu.

Pada tahun 2020, pemerintah mengumumkan eksekusi terhadap seorang pria yang dihukum karena membunuh enam orang dalam serangan pembakaran hanya beberapa jam setelah mendapat pujian dari Uni Eropa atas sumbangan enam juta masker wajah selama pandemi COVID. 

Uni Eropa kemudian mengkritik Taiwan dan menyerukan agar eksekusi dihentikan.

Di negara tetangga China, kelompok-kelompok hak asasi memperkirakan ribuan eksekusi dilakukan setiap tahun, meskipun pemerintahnya tidak mempublikasikan angkanya.