Tak Perlu Izin Jokowi Saat Belanja Masalah ke Warga Jakarta, Pramono: Masak Menteri Harus Kayak Anak SD 

JAKARTA - Bakal calon Gubernur Jakarta usungan PDIP, Pramono Anung hari ini mengadakan pertemuan dengan sejumlah warga untuk "belanja" masalah sebelum masa kampanye Pilkada 2024 dimulai.

Pramono mengaku, hari ini ia tetap bekerja seperti biasa sebagai Sekretaris Kabinet sebelum bertemu para warga.

"Hari ini saya bekerja biasa, lho. sampai jam setengah 2. Ini juga kembali lagi. Habis ini ganti baju di mobil," ungkap Pramono usai bertemu warga di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 2 September.

Pramono menegaskan pekerjaannya sebagai menteri Jokowi tak terganggu meski dirinya juga meluangkan waktu bertemu masyarakat. Selama tak ada masalah dengan tugasnya di kabinet, Pramono merasa tak perlu mengajukan izin atau cuti ke Jokowi.

"Masak, kita udah setingkat menteri harus kayak anak SD, (izin) satu per satu. Enggak. Saya akan tetap bekerja. Enggak berkurang. boleh ditanya oleh staf saya, ada enggak yang enggak selesai. Pasti selesai. Tadi malam aja hari minggu saya mengerjakan (kerjaan) sampai setengah 12 malam. Kan, enggak perlu cerita-cerita," jelasnya.

Pramono menjelaskan isi masalah yang dikeluhkan warga di pertemuannya hari ini. Warga yang dikumpulkan Pramono mulai dari pelaku UMKM, kelompok difabel, sopir, tukang ojek, hingga pemusik keroncong.

Salah satu keluhannya adalah maraknya premanisme kepada sopir truk pengangkut barang di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Saya juga kaget yang bertanya lebih dari 12 orang dan pertanyannya dalam-dalam. Termasuk misalnya sopir trailer di Tanjung Priok, bagaimana mengatasi premanisme dan sebagainya," tutur Pramono.

Selain itu, Pramono juga menerima keluhan dari salah satu pelaku UMKM yang ingin mengajukan pinjaman modal usaha. Namun, mereka merasa sulit jika harus meminjam lewat kredit usaha rakyat (KUR).

"Yang punya UMKM catering, dia tidak mau KUR, karena KUR kan ada suku bunganya. Dia maunya enggak ada bunganya. Kalau ada bunga, kan di bank syariah. Pertanyannya, apakah birokrasi pemerintah bisa melakukan itu? Memberikan subsidi untuk itu? Nah, yang begitulah yang menjadi belanja permasalahan hari ini," urainya.