Ojol dan Kurir Se-Jabodetabek Gelar Aksi ke Istana Negara Hari Ini, Ini Tuntutannya

JAKARTA - Komunitas ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek akan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis 29 Agustus. Aksi itu akan dilakukan dimulai dari kantor Gojek di Jakarta Pusat dan kantor Grab di Jakarta Selatan hingga mengarah ke Istana Negara.

"Beberapa kelompok rekan-rekan ojek online dan kurir lokal Jabodetabek akan lakukan aksi damai dengan tuntutan yang akan diutarakan baik kepada perusahaan aplikasi maupun kepada pihak pemerintah," kata Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono dalam keteranganya.

Aksi itu tersebut akan menyampaikan beberapa tuntunan baik ke pemerintah dan perusahaan penyedia aplikasi. Aksi ini akan diikuti massa ojol dan kurir yang mengusung nama Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia ini diikuti 500-1.000 orang.

Lebih lanjut, Igun menilai pemerintah belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi yang ada. Hal tersebut terlihat dari status hukum ojol ini yang masih ilegal tanpa adanya kedudukan hukum (legal standing) berupa undang-undang.

Menurut Igun, massa yang menuntut adanya legal standing yang jelas bagi para pengemudi ojol ini agar perusahaan tidak berbuat semaunya terhadap mitra ojol dan kurir.

"Tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah, hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra," tegas Igun.

Aksi unjuk rasa akan dilakukan secara damai tanpa adanya provokasi dari manapun. Hal ini demi menjaga ketertiban bersama guna tercapainya tujuan aksi damai.

"Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia menghormati dan mendukung aksi damai selagi tidak menimbulkan suatu gangguan kamtibmas sebagai wujud solidaritas dan kesamaan nasib para pengemudi ojol yang makin tertekan oleh perusahaan aplikasi," ucap Igun.

Igun berharap, perusahaan aplikasi dapat menghormati penyampaian pendapat dari para mitranya sebagai bentuk masukan yang perlu diperhatikan dan pemerintah juga dapat menyimpulkan permasalahan yang terus berulang di ekosistem transportasi daring.