Bagikan:

JAKARTA - Partai Golkar resmi mengalihkan dukungannya dari pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah kepada Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten dalam Pilkada mendatang.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan keputusan ini dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 17 Agustus.

Bahlil menjelaskan, pemilihan Airin didasarkan pada kualitas dan pengabdiannya sebagai kader Golkar.

“Proses pemilihan ini cukup panjang. Airin merupakan salah satu kader terbaik Golkar, sudah sepatutnya kami dukung untuk maju dalam Pilkada Banten,” ujar Bahlil dalam keteranganya, Selasa 27 Agustus.

Ia juga menyatakan bahwa Ade Sumardi dari PDI-P dipilih sebagai calon wakil gubernur untuk mendampingi Airin. Keputusan ini, menurut Bahlil, mencerminkan inklusivitas Golkar.

“Golkar terbuka terhadap perbedaan asal-usul calon. Ini sejalan dengan pesan Presiden Jokowi dan Pak Prabowo tentang pentingnya koalisi yang solid. Perbedaan dalam Pilkada tetap harus dalam semangat kebersamaan dan demokrasi,” tambah Bahlil.

Bahlil menekankan bahwa langkah ini merupakan bukti komitmen Golkar terhadap demokrasi yang inklusif, sekaligus mencerminkan kekuatan dalam keragaman.

“Kami menyerahkan B1WK kepada Airin dari Golkar dan Ade Sumardi dari PDI-P. Kami berharap mereka dapat membawa perubahan positif bagi Banten dan menjadi contoh politik yang baik, di mana perbedaan pandangan politik tidak perlu menjadi masalah,” katanya.

Terkait perubahan dukungan dari pasangan Andra Soni-Dimyati, Bahlil menyebutkan bahwa dinamika politik yang terjadi adalah hal yang wajar.

“Politik itu dinamis. Komunikasi selalu terjadi hingga keputusan final diambil. Koalisi Indonesia Maju tetap solid,” jelas Bahlil.

Keputusan untuk mendukung Airin dan Ade Sumardi, menurut Bahlil, diambil setelah melalui pertimbangan matang dan komunikasi intensif dengan pihak terkait.

Ia menegaskan, Golkar tidak akan memaksa kader dari partai lain untuk bergabung, dan akan selalu menghargai perbedaan dalam berpolitik.