Tak ke IKN, Megawati Jadi Inspektur Upacara HUT RI di Sekolah Partai DPP PDIP

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjadi pembina upacara HUT ke-79 RI di halaman Masjid At-Taufiq yang terletak di depan Sekolah Partai DPP PDIP di Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan.

Megawati sedianya diundang ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengikuti upacara HUT ke-79 RI secara kenegaraan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara.

Di DPP PDIP, Presiden ke-5 RI ini memasuki lapangan upacara sekitar pukul 09.00 WIB. Sesaat upacara dimulai, pemimpin upacara memberikan laporan kepada Megawati atas kesiapan pasukan pengibaran bendera.

"Lapor, upacara pengibaran bendera Merah Putih siap dilaksanakan," kata pemimpin upacara, Sabtu, 17 Agustus.

"Laksanakan," jawab Megawati.

Pakibra Satgas Cakra Buana memasuki lapangan upacara untuk mengibarkan bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Kemudian, mengheningkan cipta dimulai.

Selanjutnya, dibacakan teks proklamasi oleh Komaruddin Watubun, teks Pancasila oleh Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito, dan pembacaan Undang-undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 oleh Yoseph Aryo Adhi Dharma.

Putri Proklamator itu lalu membacakan amanat upacara di depan peserta upacara yang diistirahatkan. Dalam kesempatan itu, Megawati menyatakan bahwa proklamasi mengandung pesan perjuangan yang sangat penting, di mana setiap warga berdaulat untuk menentukan nasib bangsa dan nasib tanah air di tangan sendiri.

"Oleh sebab itu, Bung Karno mengatakan hanya bangsa yang berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air di tangannya sendiri akan berdiri dengan kuatnya," jelas Megawati.

Ia melanjutkan, proklamasi menggelorakan jiwa merdeka lahir dan batin kepada rakyat. Jiwa merdeka inilah yang menjadikan rakyat Indonesia tidak mengenal rasa takut ketika berhadapan dengan bala tentara Belanda yang berniat menjajah kembali negara.

"Jiwa merdeka inilah yang menjadikan rakyat berani melawan berbagai bentuk penindasan baik penindasan politik, ekonomi, maupun penindasan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan," urainya.