Ombudsman RI Minta Publik Lapor Jika Alami Kendala Seleksi CASN Akhir Agustus 2024

JAKARTA - Ombudsman RI mempersilakan masyarakat atau publik untuk segera melapor apabila terdapat kendala dalam penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2024. CASN bakal digelar pada akhir Agustus mendatang.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi Seleksi CASN 2024 dengan mengadakan rapat koordinasi (rakor) pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak.

"Hasil rakor sudah kami tuangkan dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2024," kata Robert dalam acara Bincang Media bertajuk Update Pengawasan Ombudsman RI pada Bidang Kepegawaian di Jakarta, Kamis 8 Agustus, disitat Antara.

Ia menjelaskan, laporan perihal Seleksi CASN Tahun 2024 dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung. Adapun laporan secara langsung dapat disampaikan kepada Ombudsman RI maupun perwakilan Ombudsman di seluruh Indonesia.

Sementara laporan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui telepon, surat, laman resmi Ombudsman, aplikasi pengaduan nasional, maupun media sosial.

Robert membeberkan, terdapat beberapa persyaratan bagi pelapor. Untuk perorangan (korban langsung), persyaratan yang wajib dipenuhi, yakni menyertakan nama lengkap, nomor telepon yang aktif, Nomor Induk Kependudukan (NIK) disertai salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta nomor pendaftaran disertai salinan kartu pendaftaran.

Selanjutnya, sertakan pula alamat lengkap, substansi pengaduan (seleksi CPNS atau seleksi PPPK), instansi terlapor, kronologi pengaduan dan harapan, serta informasi atau bukti bahwa pelapor telah menyampaikan keberatan atau upaya kepada instansi terlapor.

Sementara bagi kuasa korban langsung yang akan melapor, kata dia, wajib menyertakan surat kuasa dari korban langsung kepada pihak yang dikuasakan, salinan KTP kuasa, nomor telepon aktif, nomor telepon korban langsung yang aktif, serta nomor pendaftaran disertai salinan kartu pendaftaran korban langsung.

Selain itu, persyaratan lainnya, yaitu alamat lengkap korban, substansi pengaduan (seleksi CPNS atau seleksi PPPK), instansi terlapor, kronologi pengaduan dan harapan pelapor, serta informasi atau bukti bahwa pelapor telah menyampaikan keberatan atau upaya kepada instansi terlapor.