Pemerintah Harus Lawan Hoaks Vaksin Polio via Sosialisasi dan Edukasi yang Masif

JAKARTA - Pemerintah diminta perkuat sosialisasi dan edukasi program vaksin Polio bagi anak. Soalnya banyak masyarakat termakan hoax, padahal vaksin Polio sudah dipastikan keamanannya.

Vaksin Polio sendiri dilakukan dalam beberapa tahap di mana vaksin Polio oral diberikan ketika bayi lahir sampai berusia 1 bulan. Sedangkan vaksin Polio suntik setidaknya perlu diberikan 2 kali sebelum anak berusia 1 tahun dan pemberian vaksin Polio akan dilakukan secara berulang setiap bulan, yaitu usia 2, 3, dan 4 bulan.

Mulai 23 Juli lalu, Pemerintah kembali menggelar program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio lantaran masih ada laporan terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat virus Polio di sejumlah wilayah di Indonesia. Dengan adanya laporan kasus Polio serta risiko penularan virus Polio yang tinggi, PIN digelar secara serentak di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan PIN Polio ini, Kemenkes bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan UNICEF. Sasaran PIN adalah pemberian dua dosis penuh vaksin Polio kepada bayi dan anak-anak yang akan melindungi mereka dari penyakit yang sangat menular itu.

Hanya saja, muncul banyak informasi yang tidak benar terkait pemberian vaksin Polio, terutama di media sosial. Seperti hoax dalam sebuah video yang mengeklaim pemberian vaksin Polio tipe-2 kepada anak-anak justru dapat memicu adanya wabah penyakit Polio di Indonesia.

Selain itu, muncul pula hoax lain yang menyebutkan vaksin Polio dapat memicu kanker dan HIV sehingga beredar narasi ‘stop vaksin Polio tipe 2’. Akibat disinformasi tersebut, para orang tua menjadi ragu bahkan takut membawa anaknya mengikuti program PIN.

Kemenkes sendiri telah melakukan bantahan dan menyatakan vaksin Polio tetes yang digunakan saat PIN, yakni novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2) terjamin keamanannya bagi bayi dan anak. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah memastikan keamanan vaksin nOPV2.

Anggota Komisi IX DPR Kris Dayanti pun meminta Pemerintah untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keamanan vaksin Polio.

“Pemerintah harus memutus rantai penyebaran hoax dengan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi. Gunakan pendekatan humanis, termasuk manfaatkan kader-kader posyandu dan PKK, serta pihak Pemda untuk memberi informasi kepada masyarakat,” kata dia, Rabu 7 Agustus.

Menurut Kris Dayanti, masifnya edukasi diperlukan mengingat hoax tentang vaksin Polio cukup mengkhawatirkan. Narasi hoax soal hal itu diperparah dengan beredarnya unggahan di media sosial yang menyebut ada dokumen rahasia BPOM bocor yang berisi informasi bahwa vaksin nOPV2 membahayakan kesehatan publik.

“Penting sekali Pemerintah menggunakan berbagai median untuk menjelaskan secara masif bahwa vaksin Polio sangat penting diberikan kepada anak guna mencapai target 95% vaksinasi Polio di Indonesia,” kata Kris Dayanti.

“Upaya meminimalisasi disinformasi soal vaksin Polio perlu juga dengan melibatkan institusi pendidikan dan tokoh-tokoh masyarakat/tokoh agama karena banyak dipercaya masyarakat,” sambungnya.

Salah satu Diva Indonesia ini juga menekankan perlunya edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin Polio harus dilakukan secara lengkap agar anak mendapatkan perlindungan yang optimal. Kris Dayanti mengingatkan bahwa pemberian imunisasi lengkap atau kombinasi imunisasi poli tetes (OPV) dan imunisasi polio suntik (IPV) diperlukan untuk membentuk kekebalan yang optimal terhadap semua virus Polio.

"Masyarakat perlu diberi informasi tentang pentingnya menyelesaikan jadwal vaksinasi Polio dan mengapa setiap dosis vaksin diperlukan untuk perlindungan maksimal," jelas perempuan yang karib disapa KD itu.

Lebih lanjut, Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan tersebut menyatakan edukasi harus diberikan lengkap dengan berbagai data, termasuk hasil uji klinis yang ketat tentang vaksin Polio. Dengan begitu, masyarakat akan percaya terhadap keamanan vaksin yang diberikan.

"Karena saat ini, hoax dan informasi yang salah mengenai vaksin Polio banyak beredar di masyarakat. Ini dapat menghambat upaya vaksinasi dan menimbulkan kekhawatiran yang tidak berdasar. Kita harus tekankan bahwa Polio sudah jadi KLB dan harus diatasi segera,” ungkap KD.

KD mengimbau masyarakat untuk tidak mudah termakan informasi hoax. Ia menyarankan kepada masyarakat yang memiliki anak untuk memanfaatkan program PIN karena virus Polio sangat berbahaya.

"Polio, penyakit menular yang disebabkan oleh virus Polio, dapat menyebabkan kelumpuhan permanen dan bahkan kematian. Sehingga sangat penting vaksin Polio diberikan kepada anak-anak sejak usia dini," terang KD.

“Mari kita menelaah informasi yang beredar agar terhindar dari hoax, dan kalau masih merasa ragu terhadap pemberian vaksin bisa mencari informasi ke faskes-faskes terdekat. Vaksin ini penting untuk anak-anak kita,” sambungnya.