RI Masuki Puncak Kemarau, Siapkan Mitigasi dan Antisipasi Bencana Kekeringan

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah dan berbagai instansi terkait untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang sudah mulai memasuki puncaknya. Ia juga mengigatkan pentingnya mitigasi bencana kekeringan yang kerap terjadi saat kemarau.

“Antisipasi bencana kekeringan harus dilakukan mengingat saat ini kita sudah memasuki puncak musim kemarau. Pemerintah perlu memetakan daerah-daerah rawan kekeringan dan segera mengatasi saat terjadi masalah,” kata Puan, Kamis 1 Agustus.

Untuk diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kekeringan ekstrem di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, sejumlah daerah yang juga mengalami kekeringan di antaranya seperti di Jawa Barat, Aceh, Sumatera Selatan, dan Banten.

Berdasarkan analisis, mayoritas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) selama 21-30 hari atau lebih. Puan mengatakan Pemerintah harus bersiap menghadapi berbagai persoalan yang muncul akibat masalah kekeringan tersebut.

“Terutama bagi wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan ekstrem di mana masalah kekeringan ini diperkirakan akan terjadi hingga akhir bulan September,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan pun menyoroti sejumlah wilayah yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan seperti Jawa Barat dan Aceh Besar. Kemudian hampir 70% wilayah Jateng dan Jatim juga sudah berada dalam status siaga darurat kekeringan, termasuk Kota Solo yang berencana meningkatkan status.

“Pemerintah perlu melakukan berbagai persiapan dan tindakan antisipatif untuk meminimalisir dampak buruk kekeringan,” ungkap Puan.

Puan mengingatkan pentingnya meningkatkan frekuensi dan kapasitas air bersih ke daerah-daerah yang terdampak kekeringan sehingga distribusi air bersih untuk warga dapat segera disalurkan.

“Penting juga memperhatikan dampak kekeringan di sektor pertanian karena ketiadaan air dapat mempengaruhi produksi tani. Pastikan waduk untuk pengairan dalam keadaan cukup selama masa musim kemarau,” jelas mantan Menko PMK itu.

Lebih lanjut, Puan juga meminta Pemerintah mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di daerah-daerah yang kerap mengalami karhutla seperti di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Ia menekankan pentingnya sinergi antar-instansi terkait.

“Karhutla marak terjadi saat musim kemarau datang. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pengetatan patroli. Siapkan juga fasilitas pendukung dan infrastruktur untuk memadamkan api,” terang Puan.

Cucu Bung Karno itu menggarisbawahi upaya mitigasi berkelanjutan yang harus dilakukan mengingat Indonesia sebagai daerah tropis memiliki banyak potensi bencana. Untuk mitigasi kekeringan, Puan mendorong agar Pemerintah memperkuat infrastruktur penyedia air untuk warga.

“Berikan edukasi kepada masyarakat upaya-upaya yang dapat dilakukan saat kekeringan. Termasuk sosialisasi antisipasi terjadinya karhutla,” jelasnya.

Dengan langkah komprehensif dan kolaboratif, Puan berharap dampak buruk kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin.

“Dan Pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikan bantuan-bantuan kepada warga yang terdampak kekeringan,” tutup Puan.