Kepala BP2MI Benny Rhamdani Minta Tunda Pemeriksaan Usai Penyelidik Putar Rekaman Video

JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani disebut meminta pemeriksaan terkait sosok T untuk ditunda sementara. Permintaan itu disampaikan ketika penyelidik memutarkan rekaman video yang menampilkannya saat berpidato.

"Lalu ditanya tentang tentang rapat terbatas, lalu begitu setelkan video itu beliau minta ditunda pemeriksaan," ucap Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Selasa, 30 Juli.

Karenanya, pada proses pemeriksaan yang berlangsung pada 29 Juli, Benny disebut belum menjelaskan secara rinci sosok T yang disebut sebagai pengendali Judi Online.

Proses pemeriksaan saat itu masih seputar pertanyaan awal seperti tugas pokok sebagai Kepala BP2MI dan lain sebagainya.

"Sudah kita tanyakan tapi belum menjawab secara jelas siapa," sebutnya.

Penyelidik pun menjadwalkan kembali proses pemeriksaan terhadap Kepala BP2MI tersebut pada Kamis, 1 Agustus.

Dalam penjadwalan itu, Benny disebut sempat menego waktu pemeriksaan. Kepala BP2MI tersebut meminta pengambilan keterangan dilakukan pada 5 Agustus.

Tapi, penyelidik tak menyetujuinya dan tetap menjadwalkan pada lusa. Tujuannya agar pertanyaan yang muncul di masyarakat perihal sosok T segera terungkap.

"Dia kan minta tanggal 5, tapi kitakan harus segera menjawabpertanyaan publik. Jadi tetap kita minta tanggal 1 untuk menghadiri undangan (pemeriksaan)," kata Djuhandhani.

Benny Rhamdani pada Senin, 29 Juli, menjalani pemeriksaan selama lima setengah jam terkait dengan sosok T yang disebut sebagai pengendali praktik judi online di Indonesia.

Penyidik disebut melayangkan 22 pertanyaan perihal persolan kini menjadi sorotan tersebut.

Hanya saja, Benny menerangkan sosok berinisial T bukan pengendali judi online. T disebut Benny dalang di balik kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

"Pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang," ujar Benny.

"Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan scaming online," sambungnya.