Demo di Balai Kota, Sopir JakLingko Keluhkan Diskriminasi Pembagian Kuota Armada Hingga Potongan Upah Tak Sepadan

JAKARTA - Ratusan sopir Mikrotrans menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka juga membawa armada-armada yang diparkir di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan. Kemacetan pun tak terhindarkan.

Berman Limbong, salah satu perwakilan sopir armada yang tergabung dalam sistem JakLingko itu, menyebut pihaknya berdemo dengan sejumlah tuntutan.

Salah satunya mengeluhkan pembagian kuota pengadaan Mikrotrans sebagai pengganti armada reguler seperti Metromini dan angkot untuk para operator yang sudah bermitra.

Para sopir ini menilai ada diskriminasi dari PT Transjakarta dalam kebijakan JakLingko. Dari 11 operator mitra, terdapat 1 operator yang dianakemaskan oleh Transjakarta karena mendapat kuota penyerapan armada paling banyak dibanding yang lainnya.

"Terhadap yang JakLingko mikrotrans, kami meminta keadilan. Kami meminta keadilan kuota, kami meminta keadilan dalam menerapkan aturan, kami meminta jangan ada diskriminasi," kata Berman di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 30 Juli.

Kemudian, para sopir Mikrotrans ini juga menuntut Transjakarta menyetujui pembayaran rupiah per kilometer armada yang mereka ajukan.

Sebab, para pengemudi Mikrotrans dituntut untuk mengoperasikan armadannya dengan target 100 kilometer per hari dengan 28 hari kerja dalam satu bulan.

Di samping itu, mereka juga mengeluhkan pemotongan upah dari Transjakarta yang tak sepadan. Pemotongan pembayaran itu merupakan denda yang diberikan Transjakarta setiap kali sopir Mikrotrans melakukan pelanggaran.

"Kalau kami melakukan kesalahan, di-framing luar biasa," ucap Berman.

"Pemotongan-pemotongan itulah yang membuat penghasilan mereka menurun. Itulah denda yang membuat penghasilan mereka tidak terpenuhi. Jauh dari harapan kita," tambahnya.

Oleh karena itu, para sopir Mikrotrans menuntut Pj Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti aspirasi mereka dalam waktu 14 hari. Jika tidak, mereka meminta Heru merombak seluruh jabatan direksi Transjakarta.

"Jika 14 hari setelah aksi ini tidak ada jawaban kedua terkait dengan tuntutan kita mengganti seluruh direksi TJ, maka kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dr pada hari ini, berkalikali lipat," imbuh dia.