PAN Soal Koalisi Pilkada: KIM Tak Bisa Bersatu, Kami Saling Memahami  

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga megaku partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo-Gibran dalam Pilpres tak melulu sejalan untuk terus berkoalisi dalam Pilkada 2024.

Namun, Viva mengklaim PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, dan partai nonparlemen lainnya saling memahami bahwa kepentingan politik di pilpres dan pilkada bisa berbeda.

"Satu hal, prinsip bahwa konfigurasi politik nasional beda dengan daerah. Tak seluruhnya sama. Misal di beberapa daerah, di Banten, Jambi, Sumatera Barat. Itu KIM tak bisa bersatu. Kami saling memahami," ungkap Yandri ditemui di acara Harlah ke-26 PKB, Jakarta Convention Center, Selasa, 23 Juli.

Sebagai contoh, dalam Pilkada 2024 Provinsi Banten, Partai Gerindra mengusung Andra Soni-Achmad Dimyati di Pilgub Banten bersama sejumlah parpol lain. Sementara, Partai Golkar kukuh ingin mengusug mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Namun, partai politik dalam KIM tetap berupaya untuk terus bersama pada pilkada sejumlah daerah. Salah satunya pada Pilgub DKI Jakarta. Meski, PAN menyodorkan putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Zita Anjani, untuk menjadi cawagub.

"PAN sudah punya tiket yaitu cawagub kader sendiri, namanya Zita Anjani. Nanti tergantung pada proses koalisi, pada pasangan calon tergantung pada koalisi. Koalisi ini diutamakan dari KIM," tutur Viva.

Yang jelas, Viva mengklaim parpol KIM memiliki tujuan sama dalam pengusungan calon kepala daerah. "Yang penting kita jadikan pilkada jadi bagian proses transformasi bangsa di daerah agar transformasi bangsa lewat pilpres ini sinergi dengan pilkada," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga mengaku sejak pelaksanaan Pilpres 2024, KIM berkoalisi untuk mencari kebersamaan dalam langkah politiknya. Namun, tak ditampik bahwa dinamika politik di daerah tak bisa selalu disamakan dengan nasional.

"Kami juga menyadari bahwa tidak semudah yang dibayangkan karena politik lokal di daerah itu tidak selalu sama dengan potret di nasional," kata AHY di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu, 10 Juli.

Jika bicara soal pilkada, menurut AHY, parpol memiliki pemetaan masing-masing soal pencalonan kepala daerahnya. Hal ini bisa saja sudah disiapkan sebelum adanya pembentukan koalisi Pilpres 2024.

"Ada tempat yang tidak bisa bareng, iya. Itu mungkin. Kita lihat realitas politik hari ini dan sampai kapan pun, ya begitu. Jadi, itu sesuatu yang wajar," ujar AHY.