Papua Kembali Memanas, DPR Minta Pemerintah Buka Dialog dengan OPM Cari Solusi Damai

JAKARTA - Komisi I DPR RI menyoroti aksi kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin anarkis dan membuat situasi kembali memanas. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, meminta Pemerintah segera mengambil langkah dan fokus dalam penyelesaian konflik di Papua.

"Kami prihatin dengan gencarnya aksi OPM yang belakangan ini semakin sering dilakukan. Kami meminta Pemerintah segera mengambil langkah konkret dan fokus pada penyelesaian konflik serta stabilitas keamanan di Papua," ujar Ketua Meutya Hafid, Jumat, 19 Juli.

Bila perlu, lanjut Meutya, pemerintah mengoptimalkan pendekatan sosial budaya dalam mengatasi aksi-aksi anarkis OPM. Misalnya berdialog untuk mencari solusi damai.

"Pemerintah perlu membuka kembali dialog-dialog dengan kelompok OPM untuk mencari solusi damai. Negosiasi yang inklusif dan transparan dapat membantu mengurangi ketegangan," kata Legislator dari Dapil Sumatera Utara itu.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan pertahanan dan intelijen di DPR, Meutya juga mengingatkan, bahwa prioritas utama adalah keamanan bagi masyarakat Papua. Oleh karenanya, aparat TNI-Polri diminta mampu mengatasi gangguan keamanan.

"Kami ingin memastikan kehadiran aparat keamanan untuk melindungi warga sipil agar mengatasi ancaman keamanan. Penguatan keberadaan TNI dan Polri di wilayah tersebut sangat penting," kata Meutya.

Meutya juga menyoroti aksi kelompok OPM yang melakukan pembakaran sekolah. Meutya mengecam tindakan yang dapat merebut hak anak Papua belajar.

"Kita harus utamakan hak pendidikan anak-anak Papua untuk mendapat pendidikan yang layak," tegasnya.

Meutya pun meminta Pemerintah dan aparat memastikan keamanan bagi anak-anak di Papua saat mengenyam pendidikan di sekolah. Apalagi kelompok OPM itu membakar gedung sekolah dengan tujuan untuk mengganggu proses belajar anak-anak di Papua.

“Kami berharap Pemerintah dapat menjamin agar anak-anak di Papua dapat memperoleh pendidikan dengan aman dan nyaman tanpa adanya intimidasi dan gangguan,” pungkas Meutya.

Disisi lain, Meutya menilai, investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu mengurangi ketidakstabilan keamanan di Papua. Komisi I DPR mengapresiasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah di Papua dalam 10 tahun terakhir secara cepat, pesat, dan signifikan.

“Langkah pembangunan seperti itu perlu dilanjutkan untuk keberpihakan terhadap masyarakat Papua,” pungkas Meutya.

Diketahui, situasi di Puncak Jaya, Papua Tengah, sempat memanas usai tiga anggota OPM tewas ditembak oleh anggota TNI pada Selasa, 16 Juli, lalu. Penembakan tersebut bermula saat sejumlah anggota OPM menyerang Satgas Yonif RK 753/AVT.

Massa lalu melancarkan protes dan mengatakan para korban bukan anggota OPM. Buntut protes itu, sebanyak enam unit mobil milik TNI-Polri dibakar massa. Mereka juga meminta ganti rugi total Rp 3 miliar untuk ketiga orang yang ditembak sebagai denda adat.

Personel TNI sendiri menyita satu pucuk pistol rakitan dan bendera Bintang Kejora usai menembak mati 3 anggota OPM tersebut. Barang bukti itu diduga milik kelompok OPM pimpinan Teranus Enumbi yang terus menerus meneror warga sipil. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan.