Bagikan:

JAKARTA - Pengusaha yang diusulkan Partai Golkar untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024, Jusuf Hamka mengusulkan pembangunan flyover Sudirman-Bundaran HI untuk mengurai kemacetan Jakarta.

Namun, menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, pembangunan jalan layang untuk memudahkan kendaraan bermotor melintas di jalan protokol tersebut tak sejalan dengan visi Jakarta menjadi kota global setelah perpindahan Ibu Kota.

"Ide itu tidak sejalan dengan tujuan Jakarta menjadi Kota Global dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 (tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta), pasal 3 Ayat 2," kata Nirwono kepada wartawan, Selasa, 16 Juli.

Nirwono memandang, memperbanyak pembangunan jalan layang di tengah kota Jakarta malah memanjakan pengguna kendaraan pribadi. Lagipula, tidak ada jaminan kemacetan akan terurai, terutama pada titik naik dan turun flyover tersebut.

"Selain itu, pembangunan jalan layang jg akan merusak lansekap visual kota. Kota terasa sumpek," ucap dia.

Menurut Nirwono, Kota Jakarta ke depan seharusnya dibangun dengan memperbanyak jangkauan transportasi umum massal yang terintegrasi dengan kawasan permukiman dan pusat kegiatan kota.

Di samping itu, pemerintah juga mesti meningkatkan fasilitas pejalan kaki seperti trotoar atau pedestrian, zebra cross, hingga jembatan penyeberangan.

"Didukung kebijakan yang membatasi pergerakan kendaraan pribadi seperti perluasan ganjil genap, jalan berbayar elektronik, parkir elektronik progresi, dan penyediaan kantong atau gedung parkir komunal," urai Nirwono.

"Tujuannya agar warga beralih ketransportasi massal dan meninggalkan/mengurangi penggunaan kendaraan pribadi," tambahnya.

Sebelumnya, Jusuf Hamka bercerita bahwa dirinya diminta untuk menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Kamis, 11 Juli lalu. Airlangga sebelumnya menawarkan Jusuf menjadi pasangan Kaesang jika putra bungsu Presiden Joko Widodo itu maju di Pilgub Jakarta mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga meminta Jusuf menyampaikan gagasan untuk menyelesaikan masalah klasik Jakarta seperti banjir dan macet.

"Saya bilang 'Pak, kalau menurut saya, coba kita bandingkan dari Semanggi, Sahid Hotel depan, kita mau menuju ke Jalan Thamrin, itu di Bunderan Hotel Indonesia kita bisa stuck 30 menit, 40 menit," urai Jusuf menceritakan perbincangan dengan Airlangga, Sabtu, 13 Juli.

"Bagaimana enggak menguras energi, menguras bahan bakar, menguras energi, capek. Kadang kala buat orang tua seperti saya kepingin ke kamar kecil atau apa itu bisa stuck di sana. Kenapa sih enggak di bangun flyover?" lanjutnya.

Menurut Jusuf, Pemprov DKI Jakarta bisa menugaskan salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) untuk membangun flyover tersebut.

"Tidak perlu merusak keindahan. Jalan tetap ada. Apakah flyover, BUMD itu kan bisa ditugaskan bikin jalan tol karena APBD Rp96 triliun, lebih dari cukup saya bilang. Saya cerita lah begitu ke beliau," jelasnya.