PDIP Sindir Jokowi soal IKN: Jangan Terlalu Pede, Semula Siap Ternyata Belum

JAKARTA- Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang molor dari target. Djarot menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlalu percaya diri akan berkantor dan melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang.  

Menurut Djarot, memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidaklah mudah sehingga tak perlu memaksakan. Justru yang ada, infrastrukturnya belum semua siap. 

"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, insfratruktur juga masih belum siap gitu ya, artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," ujar Djarot, Selasa, 9 Juli.

"Jadi ya saran saya sih, bener jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," sambungnya. 

Anggota Komisi IV DPR itu memprediksi pembangunan IKN akan kendor pada pemerintahan selanjutnya. Sebab anggaran sudah difokuskan untuk alokasi lain. 

"Kalau saya sendiri memprediksi sih, kalau bebannya ini diberikan kepada pemerintah sebelum dan sesudahnya agak berat ya, belum lagi sudah disedot anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya, Rp70 triliun ya. jadi jangan berharap," kata Djarot. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku siap mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) apabila air, listrik, dan lokasi kantor untuknya sudah siap. 

Namun, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jokowi menyebutkan sarana dan prasarana itu belum siap.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli.

"Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum," tambahnya.

Presiden Jokowi sebelumnya juga mengatakan surat keputusan presiden (keppres) soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke di Kalimantan Timur belum rampung.

Ia pun membuka peluang keppres baru akan diterbitkan Prabowo Subianto setelah resmi menjabat sebagai presiden.