53 Desa di Bengkuli Ajukan Penyaluran-Alokasi Dana Desa Tahap 2

MUKOMUKO - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu menyebutkan 53 dari 148 desa sudah mengajukan penyaluran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahap dua sebesar 60 persen.

"Sebanyak 53 desa mengajukan DD dan ADD tahap dua sejak bulan April sampai 7 Juni 2024," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Wagimin dilansir ANTARA, Minggu, 16 Juni.

Dari 53 desa, kata Wagimin, tersisa berkas pengajuan DD milik enam desa belum masuk ke Badan Keuangan Daerah (BKD) karena masih dalam proses verifikasi di Dinas PMD Mukomuko.

Selain itu, katanya, berkas pengajuan ADD milik lima desa yang belum masuk ke BKD, tetapi berkas lima desa ini lengkap dan dalam waktu dekat disampaikan ke BKD.

Terhadap berkas pengajuan DD dan ADD yang sudah sejak bulan April dan Mei masuk ke BKD, katanya, sudah menerima penyaluran DD dan ADD tahap dua.

Selanjutnya, ia meminta, desa yang belum mengajukan penyaluran DD dan ADD tahap dua untuk segera mengajukan karena diberikan batas waktu paling lama bulan Juli mengajukan penyaluran dana tersebut.

Ia menjelaskan pada tahap dua ini minimal bulan Juli semua desa sudah mengajukan pencairan DD dan ADD berdasarkan hasil perkembangan pekerjaan yang bersumber dari dana ini di desa.

Menurut dia, jika desa terlambat mengajukan pencairan dana desa, maka desa menjadi sulit menyelesaikan kegiatannya dalam waktu yang cukup singkat.

"Dengan batas waktu pendek dan mereka yang tidak cukup waktu melakukan proses, maka pekerjaan asal-asalan," ujarnya.

Wagiminn menambahkan, alasan desa belum mengajukan pencairan DD dan ADD tahap II karena terkendala pekerjaan belum sampai 60 persen baik pekerjaan fisik maupun kegiatan ketahanan pangan.

Bagi desa yang belum mencapai target pekerjaan 60 persen, ia minta, desa untuk tidak menyampaikan dokumen pengajuan pencairan DD dan ADD ke dinas ini.

Sementara itu, sebanyak 148 desa di wilayah tersebut tahun ini menerima dana desa senilai Rp118 miliar dari pemerintah pusat melalui APBN, mengalami kenaikan Rp1 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.