Rusia Abstain, Dewan Keamanan PBB Dukung Rencana Gencatan Senjata Israel-Hamas

JAKARTA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Hari Senin mendukung proposal gencatan senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mendesak militan Palestina untuk menerima kesepakatan yang bertujuan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama delapan bulan.

Sebanyak 14 anggota DK PBB memberikan suara untuk resolusi yang mendukung rencana gencatan senjata tiga fase yang ditetapkan oleh Presiden Biden pada tanggal 31 Mei. Sementara, Rusia memilih abstain dari pemungutan suara.

"Hari ini kami memilih perdamaian," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada dewan setelah pemungutan suara, melansir Reuters 11 Juni.

Resolusi tersebut menyambut baik usulan gencatan senjata baru, menyatakan Israel telah menerimanya, meminta Hamas untuk menyetujuinya, dan "mendesak kedua pihak untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat."

Resolusi tersebut juga merinci usulan tersebut dan menjelaskan bahwa "jika negosiasi berlangsung lebih lama dari enam minggu untuk tahap pertama, gencatan senjata akan tetap berlanjut selama negosiasi terus berlanjut."

Hamas menyambut baik penerapan resolusi yang dirancang AS, mengatakan dalam sebuah pernyataan mereka siap untuk bekerja sama dengan para mediator dalam menerapkan prinsip-prinsip rencana tersebut "yang konsisten dengan tuntutan rakyat dan perlawanan kami."

#BREAKING

UN Security Council ADOPTS resolution on ceasefire, hostage release in Gaza; calls on Hamas to accept proposal that has been accepted by Israel

Voting result

In favor: 14

Against: 0

Abstain: 1 (Russia) pic.twitter.com/rPjKb4rKnt

— UN News (@UN_News_Centre) June 10, 2024

Sementara itu, Aljazair, satu-satunya anggota Arab di dewan tersebut, mendukung resolusi tersebut karena "kami yakin hal itu dapat menjadi langkah maju menuju gencatan senjata yang segera dan langgeng," kata Duta Besar Aljazair untuk PBB Amar Bendjama kepada dewan tersebut.

"Hal itu memberikan secercah harapan bagi Palestina. Sudah waktunya untuk menghentikan pembunuhan," tandasnya.

Namun, resolusi tersebut tidak memuat cukup banyak perincian untuk Moskow. Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menanyakan apa yang secara khusus disetujui Israel, mengatakan Dewan Keamanan seharusnya tidak menandatangani perjanjian dengan "parameter yang tidak jelas."

"Kami tidak ingin menghalangi resolusi tersebut hanya karena sejauh yang kami pahami, resolusi tersebut didukung oleh dunia Arab," kata Duta Besar Nebenzia kepada dewan.

Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan hadir dalam pemungutan suara, tetapi tidak menyampaikan pidato di hadapan dewan. Sebaliknya, diplomat senior Israel untuk PBB Reut Shapir Ben Naftaly mengatakan kepada dewan bahwa tujuan Israel di Gaza selalu jelas.

"Israel berkomitmen pada tujuan-tujuan ini - membebaskan semua sandera, menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, dan memastikan bahwa Gaza tidak menjadi ancaman bagi Israel di masa mendatang," katanya.

"Hamas-lah yang mencegah perang ini berakhir. Hamas dan Hamas sendiri," tudingnya.

Lebih dari 1.200 orang tewas dan lebih dari 250 orang disandera oleh Hamas pada 7 Oktober, menurut penghitungan Israel. Lebih dari 100 sandera diyakini masih ditawan di Gaza.

Terpisah, otoritas kesehatan di Gaza mengumumkan pada Hari Senin, jumlah korban tewas warga Palestina sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 telah mencapai 37.124 jiwa, sementara 84.712 lainnya luka-luka, dikutip dari WAFA.

Dewan pada Bulan Maret menuntut gencatan senjata segera dan pembebasan tanpa syarat semua sandera yang ditahan Hamas.

Selama berbulan-bulan, negosiator dari AS, Mesir dan Qatar telah berusaha memediasi gencatan senjata. Hamas mengatakan ingin mengakhiri perang di Jalur Gaza secara permanen, dengan Israel menarik diri dari daerah kantong berpenduduk 2,3 juta orang itu.