PAPUA BARAT - Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari telah menyiagakan 2.045 personel untuk mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di seluruh Provinsi Papua Barat.
Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayor Jenderal Haryanto mengatakan, TNI berkomitmen menjamin situasi keamanan wilayah agar tetap kondusif selama pelaksanaan Pilkada 2024.
"Rencana awal anggota yang terlibat pengamanan ada 2.045 orang. Jumlahnya bisa bertambah tergantung perkembangan situasi," kata Pangdam di Manokwari, Papua Barat, Kamis 23 Mei, disitat Antara.
Rincian distribusi personel pengamanan pilkada meliputi Kabupaten Manokwari 675 personel, Kabupaten Manokwari Selatan 120 personel, dan Kabupaten Pegunungan Arfak 190 personel.
Kemudian, Kabupaten Teluk Bintuni 393 personel, Kabupaten Teluk Wondama 145 personel, Kabupaten Kaimana 220 personel, dan Kabupaten Fakfak 302 personel.
Dia mengatakan, penerapan strategi pengamanan Pilkada 2024 di Papua Barat dibagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap pencegahan timbulnya konflik, tahap penanganan konflik, dan tahap pemulihan akibat konflik.
TNI akan bersinergi dengan Polri, pemerintah daerah dan para tokoh guna mengoptimalkan tahapan pencegahan terhadap potensi konflik yang bakal terjadi demi mewujudkan Pilkada damai sesuai ekspektasi.
"Pengaman Pilkada 2024 bukan semata menjadi tugas dari TNI atau Polri melainkan semua elemen bangsa," ujar Pangdam.
BACA JUGA:
Pangdam kemudian mengingatkan seluruh personel TNI untuk tetap menjaga netralitas dengan tidak terlibat politik praktis, dan tidak berpihak kepada salah satu kandidat calon kepala daerah.
Personel TNI memiliki tugas pokok memastikan stabilitas keamanan wilayah melalui upaya deteksi dini berbagai bentuk ancaman yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi.
"Supaya Pilkada 2024 lancar, tertib, aman dan damai untuk mencari pemimpin daerah yang paling terbaik," ucap Pangdam.
Pelaksana Tugas Asisten I Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus Setda Papua Barat Oktovianus Mayor mengatakan, pemerintah bersama TNI-Polri menjamin kondusivitas keamanan agar masyarakat dapat menyalurkan hak pilih dengan nyaman.
Hal tersebut berdampak positif terhadap angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 yang diharapkan mencapai 80 persen atau lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi Pemilu 2024.
"Angka partisipasi ini penting sekali karena menjadi indikator penilaian penyelenggaraan Pilkada 2024," ujar Oktovianus.
