JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mendengar secara langsung dari Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto yang ingin menambah kementerian dari 34 menjadi 40 pos di pemerintahannya.
Menurut Yusril, penambahan nomenklatur kementerian sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Prabowo sebagai Presiden terpilih.
"Saya sih belum dengar resmi dari beliau (Prabowo). Wacana yang berkembang sekitar 40. Jadi ya nambah sekitar 6 kementerian lagi dari hari sekarang," ujar Yusril di kantor DPP PBB, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 Mei.
Yusril menilai, potensi penambahan kementerian di pemerintahan selanjutnya bisa saja terjadi. Sebab kata dia, banyak program yang direncanakan Prabowo-Gibran sehingga perlu penyesuaian dalam kabinetnya.
"Misalnya apa yang dipikirkan Pak Prabowo sekarang? Memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah, memberi susu gratis dan lain-lain. Nanti itu akan ditangani siapa? Apakah cukup oleh Kementrian yang ada? Atau misalnya Pak Prabowo merasa perlu ada Kementerian khusus untuk tangani masalah itu," jelas Yusril.
BACA JUGA:
Karena itu, pakar hukum tata negara ini menilai perlu ada penyesuaian kementerian untuk mempercepat pembangunan melalui program pemerintah. Salah satunya kementerian yang khusus mengurusi program tersebut.
"Itu tidak ada program pada sebelumnya, makanya Pak Prabowo bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi kita, sehingga 2045 itu menjadi Indonesia emas gitu," pungkasnya.
