Megawati Bakal Dengarkan Masukan Kader Sebelum Putuskan PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah bicara soal kemungkinan partainya bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Said menegaskan, arah politik PDIP ke depan akan ditentukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Namun, menurutnya, Megawati pasti akan mendengarkan masukan para kader sebelum memutuskan untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan yang baru.

"Kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum," ujar Said Abdullah, Jumat, 26 April.

"Tentu Ibu Megawati akan mendapat masukan dari jajaran DPP PDI Perjuangan dan lintas tokoh sebelum memutuskan koalisi atau oposisi," sambungnya.

Lebih lanjut, Said menyebut ada dua agenda baik dari internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDIP ke depan.

Terkait agenda internal, Said mengatakan, PDIP perlu meningkatkan kualitas kader di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang. PDIP, kata dia, juga perlu memantapkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya dan kader.

Sementara agenda eksternal, Said menyebut banyak langkah-langkah yang harus ditempuh PDIP. Pertama, mengevaluasi total pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif. Khususnya pelaksanaan pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas pemilu 2029, agar proses demokrasi elektoral berjalan lebih berkualitas.

"Evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam Sikap Politik DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 April 2024," ucap Said.

Kedua, soal praktik pemilu yang transaksional dan membuat ongkos politik menjadi sangat mahal. Menurut Said, mereka yang lolos elektoral membutuhkan biaya politik yang besar sehingga tidak semua kader PDI Perjuangan yang ideologis dan memahami karakter dan watak kepartaian bisa menghadapi keadaan ini.

"Oleh sebab itu, PDI Perjuangan tidak surut untuk memperjuangkan pemilu dengan proporsional tertutup yang dibarengi dengan reformasi partai politik yang lebih modern, meletakkan kaderisasi sebagai merit politik," kata Said.

Ketiga, kebersamaan atau gotong royong adalah cerminan jiwa bangsa. Said menegaskan, dengan gotong royong, bangsa Indonesia bisa melalui pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi lebih kuat.

"Hal itu pelajaran penting buat kita sebagai bangsa," katanya.

Keempat, mengajak semua elemen bangsa terutama para pemangku kepentingan strategis pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak November 2024 mendatang untuk menjaga demokrasi elektoral lebih baik dari pemilu. Sehingga pilkada ke depan tidak digantikan dari pertarungan gagasan dan rekam jejak menjadi pertarungan uang dan kekuasaan.

"Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas," pungkas Said.