JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo meminta mantan Perdana Menteri Inggris yang juga pimpinan Tony Blair Institute, Tony Blair, untuk melakukan akselerasi atau percepatan transformasi digital birokrasi di Indonesia.
Presiden Jokowi menerima Tony Blair di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
"Kami diminta Pak Presiden bersama Pak Menteri Investasi untuk mendampingi kehadiran Pak Tony Blair. Salah satu yang terkait dengan kami adalah transformasi digital birokrasi Indonesia," kata Menpan RB Azwar Anas saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18 April.
Azwar menjelaskan bahwa Tony Blair sebelumnya sempat menyambangi Kantor Kementerian PAN RB untuk melakukan koordinasi dalam melakukan transformasi digital.
Menurut Blair, kata Azwar, tidak ada cara yang lebih tepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien, kecuali melalui program digitalisasi.
Oleh karenanya, Kemen PAN RB didampingi tim Tony Blair Institute telah mengeksekusi langkah-langkah menuju akselerasi transformasi digital, salah satunya dengan melakukan peninjauan ke Inggris dan Estonia.
Selanjutnya, tim Tony Blair Institute juga akan meluncurkan INA Digital dalam waktu dekat sebagai "government technology" (GovTech) untuk mengintegrasi berbagai sistem layanan publik.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
Pemerintah Pakistan Blokir Akses ke Platform X Terkait Keamanan Nasional
18 April 2024, 03:05
"Sekarang ini begitu banyak aplikasi, ada 27 ribu aplikasi. Setiap inovasi selama ini membuat aplikasi sehingga bukan mempermudah rakyat untuk mendapatkan layanan, tapi mempersulit rakyat untuk 'download' satu-satu," kata dia.
Oleh karena itu, Kemen PAN RB tengah melakukan integrasi setidaknya untuk aplikasi beberapa kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian.
