Kasus DBD Naik, Pemprov DKI: Vaksin Belum Jadi Program Nasional

JAKARTA - Sejumlah rumah sakit swasta sudah melayani vaksinasi demam berdarah dengue (DBD) berbayar untuk masyarakat. Namun, pemerintah belum menjadikan vaksinasi DBD sebagai program nasional.

"Kemenkes sudah menyampaikan bahwa ini bisa menjadi pilihan bagi warga, kalau memang siap mandiri. Jadi, memang belum menjadi program nasional," kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda DKI Jakarta Widyastuti kepada wartawan, Selasa, 2 April.

Di tengah kenaikan kasus DBD saat ini, Pemprov DKI masih fokus melakukan intervensi melalui kegiatan promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif.

Sejumlah kegiatan di antaranya edukasi dan sosialisasi terkait tata cara pencegahan demam berdarah seperti gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3M plus lewat kader jumantik.

"kita punya jumantik yang tersebar di semua RT di Jakarta sebanyak sekitar 30ribu yang ada diwilayah kerja RT. Sifatnya menjadi motivator dan memonitor bagaimana gerakan PSN di Jakarta," ungkap Widyastuti.

Gerakan PSN ini, menurut Widyastuti tak hanya perlu dilakukan di lingkungan perumahan, namun juga di perkantoran, tempat pendidikan, dan tempat lainnya.

"Kami berharap semua tempat mempunyai 'kader' petugas yang memantau jumantik yang ada di wilayah masing-masing. Jumantik tugasnya menilai dan memonitor apakah gerakan ini sudah berjalan bagaimana angka bebas jentiknya," tutur dia.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati memprediksi jumlah kasus DBD di Jakarta masih akan terus meningkat hingga dua bulan ke depan.

"Masih sesuai dengan prediksi kita, memang masih meningkat. Kita perkirakan kan sampai Mei, kalau lihat iklim. Tapi setelah itu kalau sudah mulai iklim berubah, kita harapkan juga turun," kata Ani saat dihubungi.

Kasus DBD di Jakarta terus menunjukkan tren kenaikan. Per tanggal 18 Maret, tercatat sebanyak 1.729 kasus. Per 19 Februari 2024, kasus DBD sebanyak 627 pasien.

Bulan lalu, indeks ratio (IR) atau angka insiden kasus DBD sebanyak 5,57/100.000 penduduk. Sementara pada awal Januari, angka insiden kasus masih sekitar 1 hingga 2,2/100.000 penduduk.