JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 sejak April 2023. Semua diketahuinya berdasarkan pengumpulan data dan keterangan dari sejumlah pihak.
“Berdasarkan dokumen yang kami kumpulkan, keterangan-keterangan yang kami kumpulkan ternyata pada akhir April, keluarga Pak Jokowi sudah memutuskan bahwa Mas Gibran akan menjadi calon wakil presiden,” kata Hasto kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 1 April.
Hasto menyebut ini adalah bentuk kebohongan yang ditunjukkan oleh Gibran dan keluarganya. Sebab, Wali Kota Solo itu pernah diklarifikasi oleh partai soal berniat atau tidak maju di Pilpres 2023.
“Lalu Mas Gibran menegaskan di depan saya dan Pak Komar (Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun) bahwa tidak akan berproses ke sana karena lahir dan dibesarkan di PDI Perjuangan,” tegas Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.
Gibran juga disebut Hasto sempat menyinggung masa jabatan sang ayah, Jokowi yang akan segera habis. “‘Bahwa bapak saya tahun depan akan habis, kalau saya tidak berlabuh ke PDI Perjuangan, saya kemana lagi’,” ujar Hasto meirukan pernyataan anak sulung Presiden Jokowi itu.
BACA JUGA:
Selain itu, Gibran juga disebut Hasto memberikan kebohongan lain ketika mengikuti rapat konsolidasi. Ketika itu, ia membantah akan maju di Pilpres 2024 saat ditanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hanya saja, belakangan Gibran dinilai berbohong karena justru mendaftar sebagai cawapres pada Oktober 2023. Kebohongan ini lantas dianggap sebagai strategi untuk menghadapi Pilpres 2024.
“Kalau kemudian prosesnya berjalan normal, demokratis, itu mungkin rakyat bisa melihat adanya kebenaran. Tapi inilah yang kemudian mendasari abuse of power dari penyelenggaraan kekuasaan negara, sumber-sumber daya negara, alat negara. Inilah yang dipersoalkan oleh PDI Perjuangan,” ungkap Hasto.
“Kalau berkhianat kepada partai itu sudah biasa sebagai bagian dari dinamika partai. Tetapi ketika berkhianat kepada konstitusi, kepada demokrasi yang berkeadilan rakyat apalagi nilai-nilai kejujuran seorang pemimpin itu pun dikorbankan maka ini menjadi suatu persoalan yang serius bagi kita sebagai bangsa,” pungkasnya.
