Tok! DPR Sahkan Revisi UU Desa Jadi UU, Kades Bisa Jabat 8 Tahun

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Revisi UU Desa dalam rapat paripurna, Kamis, 28 Maret.

Salah satu poin krusial dalam RUU ini adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun maksimal dua periode.

Pimpinan rapat paripurna, Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada seluruh anggota Dewan apakah menyetujui RUU itu disahkan sebagai Undang-Undang (UU).

"Apakah Rancangan Undang-undang tentang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6/2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang? Setuju ya," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Setuju," ucap seluruh anggota dewan lainnya diikuti ketukan palu.

Sejumlah perangkat desa yang hadir di balkon ruang sidang tampak berdiri mengepalkan kedua tangan ke atas sembari bertepuk tangan.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan hasil pembahasan RUU Desa yang disepakati terdiri 26 angka perubahan.

Secara garis besar, sejumlah perubahan krusial dalam RUU Desa yang disahkan ini yaitu ihwal ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa yang menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan.

Lalu, penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi; ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa sesuai kemampuan keuangan Desa;

Kemudian penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon Kepala Desa dalam Pilkades; ketentuan Pasal 72 terkait sumber pendapatan desa; ketentuan Pasal 118 terkait letentuan peralihan; dan ketentuan Pasal 121A terkait Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang.

Sebelumnya, beberapa kali para perangkat desa dari sejumlah daerah melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut pengesahan RUU Desa segera disahkan.