Bagikan:

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan menggugat hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai ini ditegaskan Hasto tak boleh terlempar dari parlemen karena ambisi kekuasaan dan berbeda dukungan.

Diketahui, PPP harus keluar dari parlemen karena mendapat 3,87 persen suara dari syarat ambang batas 4 persen. Partai berlambang ka’bah itu juga jadi salah satu dari empat partai pendukung pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Kami akan memberikan bantuan tidak hanya spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP karena C1 dari kami, kan, cukup lengkap supaya keadilan ditegakkan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret.

“Jangan sampai karena operasi politik yang dilakukan membuat partai yang juga tetangga kami yang memiliki jejak sejarah perjuangan yang panjang dihilangkan sejarahnya karena ambisi kekuasaan,” sambungnya.

Hasto juga menyinggung jika PPP sengaja disingkirkan karena mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 bakal jadi hal yang tak bisa dimaafkan. Sebab, partai besutan Mardiono ini punya sejarah panjang dalam politik di Tanah Air.

“Jangan sampai partai ka’bah ini dihilangkan sejarahnya karena mendukung Ganjar-Mahfud. Ini sudah kebangetan,” tegas Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.

Sementara itu, anggota Mahkamah DPP PPP Abdullah Mansyur menyebut perolehan 3,87 persen suara memang hal yang menganggetkan. Sehingga, mereka kini sedang bersiap mengajukan gugatan ke MK.

“Hasil data yang ada di internal kami melampaui angka 4 persen bahkan 4,04. Makanya kami cukup terkejut dan sekali lagi perlu ditegaskan konteks Pileg PPP belum bisa menerima hasil pengumuman KPU tadi malam,” ujar Abdullah di lokasi yang sama.

“Dan kami akan mengambil hak konstitusional untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.