JAKARTA - Massa dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi yang meneriakkan tuntutan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dilengserkan, akhirnya membubarkan diri dari Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret, malam.
Sebagaimana disampaikan saat menggelar demo di depan KPU, eks Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah dalang di balik kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Sutradara kecurangan ini adalah Jokowi. KPU itu hanya operator," kata Soenarko kepada wartawan, Senin, 18 Maret.
Soenarko mengaku tergerak dari hati nurani untuk mempimpin aksi ini untuk menuntut KPU agar segera menghentikan perhitungan suara curang.
Soenarko menilai Jokowi, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim MK Anwar Usman sebagai pengkhianat rakyat.
"Kami akan demo sampai aspirasi didengar. Kami tidak mau dipimpin oleh maling dan penipu," katanya.
"Tidak ada yang bisa diharapkan dari kumpulan maling atau penipu untuk memimpin negara ini," imbuhnya.
Sekelompok massa yang menggelar aksi ini mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Mereka membawa dua spanduk besar yang berisi tuntutan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dilengserkan.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Enam Hari Beroperasi, ETLE Drone Sudah ‘Tangkap’ Ribuan Pelanggar Lalu Lintas
12 Maret 2024, 08:02
"Tumbangkan dan Adili Jokowi. Pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI," begitu tulisan spanduk yang dibentangkan di mobil komando.
"Tolak Pilpres Curang! Perusak Konstitusi, Penjahat Demokrasi. Lengserkan Jokowi! Komplotan penipu ulung, pecat Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Hakim MK!" bunyi spanduk yang lain.
Dalam spanduk itu, ada foto Presiden Jokowi dengan bayangan menyerupai boneka pinokio yang berhidung panjang. Selain itu, ada foto Ketua KPU RI Hashim Asy'ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.
Dalam demonstrasi yang dihadiri sekitar 300 massa itu, Soenarko menyoroti pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), terutama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dinilainya mengandung kecurangan.
Terkait
