Ada Dugaan PBB Berusaha Bungkam Soal Kekerasan Seksual oleh Hamas, Israel Panggil Pulang Duta Besarnya

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Israel mengatakan ia telah memanggil duta besar negara tersebut untuk PBB pada Hari Senin, untuk berkonsultasi mengenai dugaan upaya PBB untuk "menutup mulut" laporan tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hamas, tuduhan yang langsung dibantah oleh organisasi tersebut.

"Saya memerintahkan duta besar kami untuk PBB, Gilad Erdan, untuk kembali ke Israel untuk segera berkonsultasi mengenai upaya untuk membungkam laporan serius PBB mengenai pemerkosaan massal yang dilakukan oleh Hamas dan para pembantunya pada 7 Oktober," kata Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters 5 Maret.

Menlu Katz mengkritik Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres karena tidak mengadakan pertemuan dengan dewan keamanan, untuk membahas temuan tersebut dan menyatakan Hamas sebagai organisasi teroris.

Dalam pernyataan terpisah, Duta Besar Israel Erdan mengatakan: "PBB memerlukan waktu lima bulan untuk akhirnya mengakui kejahatan seksual mengejutkan yang dilakukan selama serangan Hamas."

"Sekarang setelah laporan mengenai kekejaman seksual dan pelecehan seksual yang dialami oleh para sandera kami di Gaza, sikap diam yang memalukan dari PBB yang tidak mengadakan satu pun diskusi mengenai masalah ini sungguh sangat memilukan," katanya.

Terpisah, utusan khusus PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik, Pramila Patten, pada Hari Senin menyampaikan laporan tersebut, yang mengatakan ada "alasan yang masuk akal untuk percaya" kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan dan pemerkosaan berkelompok, terjadi di beberapa lokasi selama serangan kelompok militan ke wilayah selatan Israel.

Sementara itu, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Sekjen Guterres "mendukung sepenuhnya" upaya Patten dalam kunjungannya ke Israel "untuk menyelidiki tindakan kekerasan seksual terkait konflik yang terkait dengan serangan tersebut. Pekerjaan tersebut dilakukan secara menyeluruh dan cepat."

"Sekretaris Jenderal sama sekali tidak melakukan apa pun untuk menjaga agar laporan itu 'diam'. Faktanya, laporan tersebut disajikan ke publik hari ini," ungkap Dujarric.