Moeldoko: Pelaksanaan Skrining Kesehatan Minimalisir Korban Jiwa dari Petugas Pemilu

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia memastikan pemerintah akan memenuhi hak seluruh petugas Pemilu yang meninggal dunia saat menjalankan tugas.

“Saya akan turut memastikan petugas pemilu akan mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang ada,” kata Moeldoko usai memimpin rapat koordinasi terkait perkembangan data kesehatan petugas penyelenggara pemilu 2024, di kantor Kementerian Kesehatan, Senin 19 Februari.

Rapat koordinasi tentang perkembangan data kesehatan petugas penyelenggara pemilu 2024, dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy’ari, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dan perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut Moeldoko meski dari catatan angka kematian di pemilu 2024 lebih kecil dibandingkan 2019, tapi pemerintah sebenarnya menargetkan nol kematian petugas pemilu pada pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini.

Untuk itu, sambung dia, Kantor Staf Presiden jauh-jauh hari telah menginisiasi adanya Surat Edaran Bersama (SEB) untuk memberikan skrining kesehatan dan perlindungan kesehatan bagi petugas pemilu, serta membentuk tim lintas kementerian/lembaga untuk mengawalnya.

Yakni, dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan BPJS Kesehatan.

Pelaksanaan SEB tersebut, sambung dia, merupakan langkah antisipatif pemerintah dalam meminimalisir korban jiwa dari petugas pemilu, sekaligus membangun kesiapsiagaan tim kesehatan.

“Meski ada empat persen petugas yang belum terdaftar, tapi ada upaya nyata semua petugas melaksanakan skrining kesehatan,” terangnya.

“Saya mengapresiasi kinerja seluruh kementerian/lembaga dalam melaksanakan SEB ini, sehingga kita bisa memetakan risiko kesehatan petugas, dan memberikan pelayanan maksimal kepada mereka sehingga korban jiwa dari petugas pemilu bisa diminimalisir,” imbuh Moeldoko.

Lebih lanjut, Panglima TNI 2013-2015 ini mengingatkan agar fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tetap menjaga kewaspadaan dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas pemilu, meski trend kunjungan petugas ke fasilitas kesehatan sudah menurun signifikan.

Moeldoko juga memastikan pemerintah akan melakukan perbaikan sistem layanan kesehatan bagi petugas pemilu agar dalam pelaksanaan pesta demokrasi ke depan tidak ada lagi petugas yang meninggal dunia. Terlebih, sebentar lagi juga akan digelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

“Sekecil apapun persentase jumlah petugas yang meninggal, tetaplah korban jiwa manusia. Untuk itu upaya perbaikan kedepan harus dilakukan agar tidak ada lagi petugas yang meninggal,” pungkasnya.

Sebagai informasi, BPJS Kesehatan mencatat ada 626.731 petugas pemilu 2024 yang telah menggunakan fasilitas kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, lebih dari 6,8 juta petugas pemilu yang sudah menjalani skrining riwayat kesehatan.

Dari jumlah tersebut sebanyak 398.155 atau 5,83% petugas pemilu berisiko penyakit dan 6.427.796 atau 94,17% petugas pemilu yang tidak berisiko penyakit.