JAKARTA - Program makan siang gratis yang dicetuskan pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kini tengah menjadi sorotan publik. Hal tersebut lantaran program ini disebut-sebut bakal memangkas anggaran subsidi bahan makar minyak (BBM).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons kabar tersebut. Ia mengaku belum mendengar dan mendapat informasi detail-nya langsung dari Prabowo-Gibran.
Di sisi lain, Erick pun menyinggung bahwa sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) total subsidi energi yang telah dikucurkan pemerintah mencapai Rp540 triliun.
“Saya belum dengar, yang pasti Indonesia sudah memberikan subsidi energi sampai Rp540 triliun, di mana penggunaannya itu harus tepat sasaran,” katanya saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 18 Februari.
BACA JUGA:
Erick menilai masalah program makan gratis konteks lain. Kata dia, program makan siang gratis ini bertujuan untuk membentuk generasi emas di masa mendatang. Dimana sejak di perut ibu, balita, hingga anak-anak perlu mendapatkan asupan protein dan vitamin.
Apalagi, sambung Erick, berdasarkan penelitian dunia menyebutkan bahwa penduduk Indonesia merupakan salah satu yang terpendek di dunia. Dimana rata-rata tinggi badan hanya mancapai 168 meter.
“Artinya apa? Perlu ada asupan protein, vitamin sejak dini. Kenapa? Pembangunan ekonomi ke depan itu berdasarkan knowledge base economy, bahwa kepintaran manusianya menciptakan pertumbuhan ekonomi baru ya, tidak bisa hanya sumber daya alam saja. Ini yang sedang didorong pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran,” ucapnya.
Menurut Erick, pendanaan program makan siang gratis ini bisa berasal dari berbagai efisiensi-efisiensi yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.
“Nah, kalau alokasinya dananya kan itu bisa dicari dari berbagai efisiensi, seperti apa efisiensinya? Ya nanti, saya tidak berhak bicara itu,” ujarnya.
Erick menilai isu pemangkasan anggaran subsidi energi untuk digunakan pada pelaksanaan program makan siang gratis baru sebatas pembicaraan awal dan belum menjadi satu keputusan.
“Karena saya ini masih kerja dan masih melayani pemerintah di bawah pak Jokowi, gitu kan, tapi saya pastikan pembicaraan itu masih dalam pembicaraan, bukan menjadi keputusan (kebijakan),” jelasnya.