JAKARTA - Mantan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebut ada ketidaknetralan aparat negara dan ASN (Aparatur Sipil Negara) serta praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024.
"Ada praktik-praktik politik uang, ada ketidaknetralan aparat negara dan ASN mulai dari atas sampai ke bawah," kata Laode Muhammad Syarif dalam acara konsolidasi pemantau pemilu yang digelar Bawaslu di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 13 Februari.
Loade menyebut, GNB (Gerakan Nurani Bangsa) menerima laporan bahwa telah terjadi intimidasi terhadap sebagian masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Namun tak dirinci di daerah mana praktik politik uang dan ketidaknetralan aparat serta intimidasi masyarakat terjadi.
Agar tidak terjadi ketidakprofesionalan, sambung Syarif, Gerakan Nurani Bangsa berharap praktik money politic segera dihilangkan. Syarif menegaskan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk membuktikan kemandirian dan integritasnya menjelang pemungutan suara dan perhitungan suara, termasuk menjaga netralitas aparaturnya.
"Praktik-praktik yang merupakan benturan kepentingan, conflict of interest (konflik kepentingan) harus kita hilangkan, mengapa conflict of interest itu harus dihilangkan? karena itu adalah akar dari korupsi," jelasnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kemhan Pastikan Pemberitaan Soal Suap Pembelian Mirage 2000-5 Bekas dari Qatar Hoaks
12 Februari 2024, 19:26 -
| BERITA
Bawaslu Soal Dokumenter Dirty Vote: Silakan Kritik, Kami Bekerja Sesuai UU
11 Februari 2024, 23:15 -
| BERITA
TKN Prabowo-Gibran Sebut Isi Film Dirty Vote Fitnah, TPN Ganjar-Mahfud: Jangan Baperan
11 Februari 2024, 19:38
Sehingga kata Syarif, profesionalisme penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, termasuk penyelenggara negara mulai dari presiden sampai kepala desa, menjadi kunci untuk pelaksanaan pemilu 2024 yang bermartabat.
"Kita harapkan netral agar pemilu kita bisa diakui keabsahan dan legalitasnya," tutup Laode Muhammad Syarif.
Terkait
