Jawab Megawati, Jokowi Tegaskan TNI-Polri dan ASN Netral di Pemilu 2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan kembali keharusan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu pun sekaligus menjawab pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta para ASN menjaga netralitas dan tidak melakukan intimidasi.

"Saya ingin tegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat," kata Jokowi dalam keterangan pers usai meresmikan dua ruas Tol Trans-Sumatra di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, Rabu, 7 Februari.

Jokowi juga meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bertindak profesional dan menjaga integritas pemilu.

"KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, jujur, dan adil, menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia," ujar Presiden Jokowi.

Sepekan menjelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari 2024, Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilih mereka.

KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Diberitakan sebelumnya, Megawati meminta aparat TNI dan Polri menjaga netralitas dan  tak lagi melakukan intimidasi terhadap rakyat dalam Pemilu 2024. Sebab, rakyat juga memiliki hak yang sama di mata hukum.

Megawati mengatakan bahwa rakyat merupakan pewaris kemerdekaan. Karena itu, jangan sampai rakyat justru dipecah-pecah oleh pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan.

Hal ini disampaikan Megawati dalam pidatonya pada kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu kemarin.

"Kalau merasa sebagai warga negara Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena menginginkan, melanggengkan kekuasaan,” katanya.

Karena itu, jika ada pihak yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, maka rakyat tidak boleh takut. Begitu pula jika ada intimidasi, rakyat harus berani melawan.

“Kenapa? Karena perundangan kita melindungi rakyat Indonesia, di mana pun berada. Apa dia presiden, menteri, TNI-Polri, dia adalah rakyat Indonesia. Ingat!” kata Megawati.