KPU Sebut Putusan DKPP Tak Ubah Pencalonan Gibran Jadi Cawapres Prabowo

JAKARTA - Komisioner KPU Idham Holik menegaskan putusan DKPP tidak akan mengubah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2.

Menurut dia, penetapan Gibran yang berpasangan dengan calon presiden (capres) Prabowo Subianto telah sah sesuai peraturan perundang-undangan.

"Pencalonan presiden dan wakil presiden sudah kami tetapkan pada 13 November 2023 lalu dan bersifat legal, proses pencalonan legal dan semua berjalan sesuai dengan perundang-undangan," kata Idham dalam keteranganya, Selasa 6 Februari.

Idham menilai putusan DKPP yang memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan enam anggotanya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024, sebagai bentuk apresiasi.

"Jadi pada dasarnya DKPP mengapresiasi KPU yang telah melaksanakan ketentuan konstitusi yang kita ketahui putusan MK bersifat final dan mengikat. Hal ini tidak hanya dijelaskan Pasal 24C UUD 1945, tetapi juga dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1)) UU Nomor 8 Tahun 2011," bebernya.

KPU, menurut Idham akan melaksanakan putusan tersebut. "Putusan DKPP telah dibacakan dan sesuai dengan Pasal 458 ayat (14) UU Nomor 7 Tahun 2017, kami sebagai penyelenggara pemilu harus melakukan putusan tersebut," ungkapnya.

Diketahui, DKPP menjatuhkan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan enam anggotanya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024. Mereka diduga melanggar kepastian hukum.

Hanya saja, dalam putusannya, DKPP menyebutkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang telah diumumkan KPU, telah sesuai dengan konstitusi dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU in casu para teradu memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai instruksi yang sah menurut konstitusi," demikian bunyi pertimbangan putusan DKPP.

"Bahwa tindakan para teradu menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah langkah yang sudah sesuai dengan konstitusi," tambahnya.