JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengaku heran dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang akan membagikan bantuan langsung tunai (BLT) yang dirapel di muka pada bulan Februari, jelang hari pencoblosan Pemilu 2024.
Khawatir akan adanya politisasi bantuan sosial (bansos), Anies meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengawasi penggunaan anggaran agar politisasi tersebut tidak terjadi.
"Pada akhirnya kalau anggaran keluar dari Kementerian Keuangan. Kita berharap sekali dari Ibu Menteri Keuangan untuk bisa menjadi penjaga itu di saat politisasi ini terjadi," kata Anies di Brebes, Jawa Tengah, Selasa, 30 Januari.
Anies mengaku masih mempercayai Sri Mulyani untuk menjaga agar alokasi anggaran tak disalahgunakan.
Mengingat, Sri Mulyani merupakan salah satu menteri Jokowi yang berlatar belakang profesional, bukan kader partai politik, dan tidak mengungkapkan dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres.
"Menteri A, menteri B, menteri C, malah ramai-ramai ikut kampanye, ada pesan dari presiden boleh ikut kampanye, kita berharap Menteri Keuangan menjadi pilar penjaga integritas, pilar penjaga teknokrasi yang menjauhkan praktik-praktek politisasi yang remeh-temeh ini, terjadi di republik ini," urai Anies.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberikan BLT bagi masyarakat untuk mitigasi resiko pangan sebesar Rp11,25 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
BACA JUGA:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut BLT disalurkan untuk tiga bulan pertama di 2024, dan BLT pangan ini diberikan sebagai upaya memitigasi risiko pangan.
"Bantuan langsung tunai untuk mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan dan itu akan dievaluasi tiga bulan lagi dan tiga bulan pertama diberikan sekitar Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan," ungkap Airlangga.
Terkait
