JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menepis isu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih beretika buntut pernyataan Jokowi Presiden boleh kampanye asalkan tidak memakai fasilitas negara.
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menegaskan, pernyataan Jokowi terkait Presiden boleh kampanye itu adalah sebagai individu Jokowi untuk berpolitik, bukan sebagai Presiden.
"Joko Widodo seorang manusia politik, tentu saja Pak Jokowi berbicara sebagai seorang individual politik ya, bukan sebagai kepala negara (presiden)," kata Budiman, Jumat, 26 Januari.
Budiman menjabarkan, pernyataan Jokowi itu adalah murni dari hati dan pikiran sebagai manusia yang memiliki hak untuk berpolotik.
"Sebagai individu dan sebagai warga negara pada umumnya, tidak mencabut haknya sebagai individu, saya kira itu," jelas Budiman.
BACA JUGA:
-
| BERITA
KPK Gelar OTT di Sidoarjo Terkait Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
26 Januari 2024, 19:45 -
| BERITA
Nilai 11 dari 100 Diungkit Lagi, Prabowo: Aku Bilang Dalam Hati, Kejam Kali Kau
26 Januari 2024, 19:40 -
| BERITA
Wapres Ma’ruf Amin: Menteri Mau Mundur itu Haknya, Tidak Ada Masalah
26 Januari 2024, 19:35 -
| BERITA
Presiden Jokowi: Sikap PM Netanyahu soal Palestina Tak Dapat Diterima
26 Januari 2024, 18:51
Sebelumnya Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin menyinggung soal SBY lebih beretika ketimbang Jokowi.
" Dibandingkan 2014 yang konteksnya sama seperti sekarang yang tidak ada Petahana. Justru di 2014 Presiden SBY itu dia malah menjamin akhir periode jabatannya itu dengan sukses-sukses demokrasi," kata Usep, Kamis 25 Januari.
Ia mengatakan, sewaktu SBY berkampanye, ia mengajukan cuti terlebih dahulu dan saat Pilpres pun SBY tidak menyebutkan sebagai presiden.
