TKN Tegaskan Upaya Konservasi Alam Tak akan hanya Jadi Wacana

JAKARTA - Komandan Tim Komunikasi (Bravo) TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono menegaskan keberpihakan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terhadap upaya konservasi alam di Indonesia tidak akan hanya jadi wacana saja.

Budisatrio menjamin, keberpihakan yang sudah tertuang dalam visi misi Prabowo-Gibran akan dilaksanakan saat nanti menerima mandat sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029. Prabowo-Gibran, kata Budi, juga membahas perlindungan serta penghentian pengrusakan kawasan konservasi, perlindungan satwa dan tumbuhan langka, disertai hukuman berat pada pihak yang melanggar.

“Untuk konservasi alam, baik tumbuhan, hewan dan ekosistem, Prabowo Gibran memiliki keberpihakan penuh. Semua pihak harus terlibat dengan penegakan hukum yang tegas dan semangat kolaboratif. Ini adalah prioritas dan penting untuk generasi mendatang.” ujar Budisatrio kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 20 Januari.

Ketua Panja penyusunan Revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE) itu menjelaskan, sikap tegas Prabowo-Gibran akan ditunjukkan dalam penegakan hukum di setiap pelanggaran.

“Di AstaCita 2 tertulis bahwa hukuman seberat-beratnya akan diberikan kepada pemilik perusahaan yang terlibat usaha pertambangan yang merusak ekologi, pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi. Harus dilakukan agar ada efek jera. Dan ini juga selaras dengan Revisi UU Konservasi yang sedang dibahas di DPR,” jelasnya.

Selain penegakan hukum, lanjut Budi, Prabowo-Gibran juga akan melakukan usaha pelestarian lingkungan yang dilaksanakan dengan semangat kolaborasi dengan semua pihak yang terlibat.

“Jika selama ini konservasi terkesan terpusat, maka kedepannya upaya konservasi alam akan dilaksanakan dengan kolaborasi, baik dengan masyarakat adat, masyarakat sekitar kawasan, pemerintah daerah, akademisi, maupun pihak swasta. Semua harus dilibatkan," katanya.

“Contohnya saat merehabilitasi hutan rusak, Prabowo-Gibran akan menggunakan skema Public Private People Partnership atau PPPP dimana manfaat terbesar nantinya akan dirasakan masyarakat," lanjut anggota DPR dapil Kalimantan Timur itu.

Pimpinan Komisi IV DPR dari Fraksi Gerindra itu pun menekankan, bahwa upaya untuk melakukan konservasi alam sangat penting dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi hijau.

“Indonesia berkesempatan menjadi negara besar dalam memanfaatkan ekonomi hijau. Untuk itu kita harus melindungi keanekaragaman hayati, flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa," pungkas Budisatrio.