Aktivis 98 Sebut Kapabilitas Airlangga Hartarto Tidak Layak Dalam Pemerintahan

JAKARTA - Aktivis 98, Barita Rickhy Ricky Tobing mendukung penuh langkah yang diambil oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) akan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelunasan utang Rp344 miliar untuk program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada 2022. Hal ini sudah berlarut-larut dalam penanganan kasus minyak goreng menunjukkan bahwa kapabilitas Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto tidak layak dalam pemerintahan.

Ricky Tobing, aktivis 98 yang juga relawan pendukung Jokowi 2019 mengatakan bahwa Aprindo sudah melakukan empat kali menyurati Jokowi dan sudah seharusnya Presiden tegas.

"Pecat saja Airlangga Hartarto Karena memang tidak mampu menangani masalah ini," ujar Ricky di posko pemenangan Prabowo Gibran, dikutip Jumat 19 Januari.

Menurutnya, Presiden Jokowi tidak usah takut, karena rakyat dan aktivis pergerakan siap memberikan dukungan.

"Kita bisa lihat bagaimana angka kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi itu di atas 70 persen, artinya rakyat punya harapan tinggi kepada Jokowi untuk menyelesaikan persoalan ini secepatnya," jelasnya.

Lebih lanjut kata dia, Presiden Jokowi harus mampu menunjukkan ketegasannya dalam akhir masa pemerintahannya agar tidak meninggalkan beban kepada pemerintahan berikutnya.

Apalagi program hilirisasi industri akan dilanjutkan oleh Capres Prabowo-Gibran.

"Kita tidak mau gara-gara persoalan rafaksi minyak goreng akan menganggu proses hilirisasi. Persoalan ini sudah masuk tahun kedua, sekelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak mampu melakukan pertemuan mediasi dan menyelesaikan persoalan ini menunjukkan bahwa Airlangga Hartarto hanya benalu dalam kabinet Jokowi," ujar Ricky.

"Pemecatan Airlangga Hartarto dari Menko Perekonomian adalah solusi jitu untuk menyelesaikan persoalan ini," seru Ricky dalam mengakhiri diskusi.