Dana Desa Sejak 2015 Tembus Rp539 Triliun, Mendes PDTT: Harus Dilanjutkan dengan Pendampingan

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendorong pembangunan desa ke depannya harus lebih aktif.

"Pembangunan desa semakin ke depan harus semakin eksis. Pembangunan harus makin bagus dan legasinya juga harus dikembangkan," ujar Mendes PDTT dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 16 Januari, disitat Antara.

Ia menekankan menjelang akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, proses pembangunan desa harus lebih aktif dan menghasilkan dampak nyata, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan.

Ia mengatakan pembangunan desa yang menjadi bagian besar dari kebijakan Presiden Joko Widodo tidak bisa lepas dari digulirkannya dana desa sejak 2015 hingga mencapai Rp539 triliun.

"Angka itu bukan jumlah kecil dan hal ini harus terus dilanjutkan dengan proses pendampingan untuk menjadikan desa mampu mencapai level lebih tinggi lagi," katanya.

Ia meminta seluruh dana desa wajib dirasakan manfaatnya secara langsung khususnya pada masyarakat kelas terbawah.

Namun demikian, kata dia, manfaat dana desa tersebut tetap bisa dirasakan dari beragam kalangan meskipun secara tidak langsung, salah satu di antaranya dengan infrastruktur desa yang semakin baik.

Menurutnya, angka dana desa harus terus ditingkatkan selaras dengan semakin luasnya wewenang desa, sehingga desa benar-benar sebagai subjek dalam pembangunan, dan semakin kreatif dengan memanfaatkan potensi desa yang kondisinya bermacam-macam.

"Dana desa harus ditambah, ini yang kita perjuangkan melalui revisi UU Desa. Tentu kewenangannya juga. Jangan hanya ngomong angka tambahan dana desa, ini absurd dan sia-sia jika tidak dikasih kewenangan. Nanti ujung-ujungnya bingung," tuturnya.

Sebelumnya, Mendes PDTT mengatakan tahun ini adalah pertaruhan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

"Karena itu, hiruk pikuk pesta demokrasi tidak boleh mempengaruhi kinerja. Kita harus terus bekerja keras untuk menuntaskan target sasaran strategis bidang desa, daerah tertinggal dan transmigrasi," ujarnya saat membuka Rapat Kerja Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2024 di Bali, Senin 15 Januari.