Luhut Akui Dapat Tugas Baru dari Jokowi, Apa Itu?

JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku mendapatkan tugas baru dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Tugas itu terkait percepatan layanan digital Pemerintah, yang mana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023.

Luhut mengatakan Perpres itu dikeluarkan untuk menyatukan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik. Hal ini dilakukan salah satunya demi menunjang akurasi data Pemerintah.

"Presiden memberikan tugas baru kepada saya untuk mengoordinasikan percepatan digitalisasi pemerintahan pada kementerian dan lembaga terkait supaya kami punya data yang akurat."

"Sebenarnya jumlah pegawai kami berapa, sih, mungkin itu juga belum tahu persisnya. Bantuan sosial berapa yang orang harus dapat, kemiskinan, dan sebagainya," ujar Luhut dalam keterangan video pada akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, dikutip Sabtu, 13 Januari 2024.

Dengan sistem ini, Luhut meyakini penarikan pajak juga akan meningkat. Di samping itu, Pemerintah juga bisa mendeteksi langsung dengan efektif soal data pajak.

"Kami langsung bisa mendeteksi atau ada blocking system berjalan, yang mana kalau dia belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, dia tidak bisa keluar eskpor barangnya atau dia dipaksa untuk membayar utang, kalau ada utang yang terjadi," katanya.

Dia menilai selama ini hampir semua kementerian punya aplikasi. Datanya ada 2.000 aplikasi di setiap kementerian dan lembaga. Luhut menegaskan jumlah itu akan diefektifkan.

"Sekarang kami mau kecilkan saja sehingga pengeluaran yang mungkin triliunan rupiah per tahun itu tidak perlu ada lagi dan bisa digunakan untuk yang lain," ucapnya.

Selain itu, Luhut mengaku diperintahkan langsung oleh Jokowi untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga agar segera masuk ke sistem digital. Menurut rencana, program ini bisa selesai terbentuk pada Juli atau Agustus 2024.

"Nah, Presiden minta saya untuk mengoordinasikan semua kementerian/lembaga untuk segera masuk dalam sistem ini. Kami berharap Juli atau Agustus 2024 itu sudah selesai," tuturnya.

Lebih lanjut, kata Luhut, pihaknya dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga sudah berkerja dan melakukan koordinasi.

Dia menyebut Pemerintah nantinya akan menggunakan Peruri sebagai pengelola aplikasinya. Peruri juga akan direstrukturisasi agar bisa mengelola aplikasi digital.

"Kalau ini terjadi, ya, trajectory kami untuk 2030 bisa 10.000 dolar AS income per capita. Sekarang 'kan kami lihat itu inflasi di bawah tiga persen. Kemudian, kami lihat cadangan devisa 140-an miliar dolar AS. Itu belum pernah dalam sejarah 43 bulan kami trade surplus," ungkap Luhut.

"Itu saya kira akan makin tercapai, akan steady. Sehingga, nanti siapa pun penerusnya Pak Jokowi, Pak Jokowi ini sudah membangun sistem yang akan membuat negeri ini lebih baik lagi," imbuhnya.