Ari Dwipayana: Masuk Tahun Politik, Ada Pihak 'Mainkan' Narasi Pemakzulan untuk Kepentingan Elektoral

JAKARTA - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, masih ada pihak-pihak yang menggunakan narasi pemakzulan di tahun politik untuk kepentingan politik elektoral.

"Saat ini kita tengah memasuki tahun politik, pasti ada saja pihak-pihak yang mengambil kesempatan gunakan narasi pemakzulan presiden untuk kepentingan politik elektoral," kata Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Antara, Jumat, 12 Januari. 

Ari menyatakan hal itu untuk merespons isu pemakzulan presiden yang mengemuka di publik beberapa waktu belakangan. Dia menegaskan di negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik, atau memiliki "mimpi-mimpi politik" adalah hal yang sah-sah saja.

Namun, dia menekankan terkait pemakzulan presiden, mekanismenya sudah diatur dalam konstitusi dengan koridor jelas, yakni harus melibatkan lembaga-lembaga negara, seperti DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR, dengan syarat-syarat yang ketat.

"Di luar itu adalah tindakan inkonstitusional," tegasnya.

Ari Dwipayana juga menekankan bahwa tuduhan kecurangan pemilu harus diuji dan dibuktikan dalam mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang (UU).

Berdasarkan UU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, serta menangani kasus pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sehingga, lanjut Ari, apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu, maka publik dapat melaporkan ke Bawaslu.

Dia juga menyampaikan di tengah dinamika politik menjelang Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo terus bekerja untuk memimpin pemerintahan sampai akhir masa jabatan.

"Kita patut bersyukur, pada tahun terakhir, periode kedua pemerintahannya, kepercayaan, dukungan dan kepuasan rakyat kepada Presiden Jokowi terus menguat. Ini bisa dilihat dari hasil survei dari lembaga survei kredibel, tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi masih tetap tinggi, di atas 75 persen," ujarnya.

Dukungan rakyat menjadi energi untuk menuntaskan program-program prioritas pemerintahan agar dampaknya semakin dirasakan oleh rakyat di seluruh penjuru Tanah Air, kata Ari Dwipayana.