Stiker Heru Budi dengan Tangan Terkepal di Halte Transjakarta Berisi Ajakan Jaga Pemilu 2024 Berlangsung Aman Damai

JAKARTA - Manajemen PT TransJakarta menyebut pemasangan stiker Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di sejumlah halte TransJakarta berisikan imbauan agar masyarakat ikut berperan menjaga Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai.

"Stiker  sudah kami pasang sejak 10 November 2023 lalu. Ini dalam rangka menyambut pelaksanaan Pemilu 2024, ajakan untuk menjaga agar pemilu berjalan aman," kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT TransJakarta Wibowo di Jakarta, Kamis, 11 Januari. 

Wibowo menyebut penempatan stiker tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing halte. Stiker bertuliskan "Pilihan cerdas, Pemilu aman, Indonesia Kuat!" disertai foto Heru memakai seragam putih sambil mengepalkan tangan terpampang di pintu Halte TransJakarta.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengajak warga Jakarta untuk ikut berperan aktif memelihara kedamaian dan keamanan selama pelaksanaan Pemilu 2024.

"Para tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin muncul selama proses kampanye dan pelaksanaan Pemilu 2024," kata Heru di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, Senin. 

Heru menyebut keamanan Jakarta saat Pemilu 2024 perlu dijaga karena posisi Jakarta merupakan barometer politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan di Indonesia. Sehingga, Jakarta memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas pemilu saat kerawanan Pemilu 2024 mulai terlihat.

Heru menyebutkan salah satu tantangan besar yang sering dihadapi ketika pemilu, yaitu menghadapi berita bohong (hoaks) yang bersifat merusak reputasi pihak lain. Sehingga penting dilakukan sinergi dengan berbagai pihak yang dekat dengan masyarakat untuk menjamin kelancaran proses Pemilu 2024.

Lalu, jajaran Pemprov DKI Jakarta telah berkomitmen menjunjung tinggi profesionalisme dengan bersikap netral, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai aturan terkait netralitas saat pemilu.