Djarot Soal Jokowi Tak Diundang di HUT PDIP: Beliau ke Luar Negeri, Pasti Enggak Hadir

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat memastikan partainya tak akan mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke acara HUT ke-51 PDIP pada 10 Januari mendatang. Penyebabnya, kadernya itu akan berada di luar negeri.

“Pak Jokowi, kita tahu, itu kita dengar informasi bahwa beliau mau ke luar negeri. Melaksanakan (kegiatan, red) kenegaraan diundang pun pasti beliau enggak hadir,” kata Djarot kepada wartawan di Jakarta yang dikutip Senin, 8 Januari.

Lagipula, Djarot bilang kegiatan peringatan hari ulang tahun partai berlambang banteng itu bakal dilaksanakan secara sederhana. PDIP berencana melakukan kegiatan yang bersama rakyat.

“Maka kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia sampai dengan tingkat DPC, PAC, dan ranting,” tegasnya.

Sedangkan di Jakarta, kegiatan hanya akan dilaksanakan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung. “Tempatnya sangat terbatas dan itu kita akan lakukan (acara, red) dengan sangat khidmat,” ujar Djarot.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana telah menyampaikan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara di Asean pada tanggal tersebut.

“Tetapi kepastiannya nanti saya sampaikan lagi. Nanti saya cek dulu tetapi kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak (hadir, red),” kata Ari kepada wartawan, Jumat, 5 Januari.

Meski begitu, Ari memastikan perjalanan dinas ke luar negeri itu bukan untuk menghindari acara ulang tahun PDIP. Jadwal memang sudah diatur sejak lama.

Diketahui, kondisi hubungan antara PDIP dan Presiden Jokowi terkesan tidak akur. Sebab, anak Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.

Padahal, di saat yang bersamaan PDIP bersama tiga partai lain yaitu PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo sudah mendukung Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).