KPU Respons Polemik Debat Capres Disiarkan MNC Group, Tambah Satu TV

JAKARTA - KPU merespons masukan atas polemik penayangan debat capres pada Minggu, 7 Januari yang penayangannya di stasiun televisi MNC Group.

"KPU sebagai penyelenggara pemilu merespons dan mempertimbangkan berbagai pihak, sehingga dengan demikian termasuk perubahan komposisi televisi penyelenggara dengan adanya tambahan satu televisi," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Jumat, 5 Janari.

Untuk itu, KPU mengubah komposisi televisi penyelenggara dengan menambah satu stasiun televisi yaitu Garuda TV.

"TV penyelenggara MNC Group dan ditambah support dari Garuda TV. MNC Group ada MNCTV, RCTI, inews, dan Global TV, dan ditambah dengan Garuda TV," sambung anggota KPU August Mellaz dalam konferensi pers yang sama.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie membenarkan pihaknya keberatan jika penyiaran debat capres yang akan digelar pada 7 Januari mendatang sepenuhnya dipegang MNC Group. Diketahui, debat ketiga nanti rencananya akan disiarkan oleh MNC TV, iNews, RCTI, dan GTV.

TKN keberatan lantaran MNC Group dimiliki Harry Tanoesoedibjo yang merupakan ketua umum Partai Perindo, sekaligus parpol pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Grace meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengkombinasikan stasiun televisi agar tidak didominasi oleh MNC Group. Seperti pada debat kedua yang diselenggarakan TransCorp dan Kompas Group.

"Rasanya sih lebih baik ditimbang ulang oleh KPU. Mungkin ada perimbangan, ada kombinasi yang lebih beragam agar penyelenggaranya nggak semuanya jaringan MNC,’’ ujar Grace.

Debat ketiga Capres-Cawepras yang diselenggarakan KPU bakal digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 7 Januari.

Adapun untuk tema debatnya yaitu pengembangan dari empat tema menjadi enam tema sebab ada beberapa tema sebelumnya yang mendapatkan perluasan. Keenam tema tersebut meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.